Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho/Net
Politisi Partai Demokrat menyarankan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto untuk fokus saja pada kasus-kasus korupsi yang membelit internal partainya, tidak usah sibuk urus partai lain.
"Ketimbang cawe-cawe ngurusi partai lain, Mas Hasto lebih baik bantu pemerintah dan KPK temukan Harun Masiku yang sudah 500 hari menghilang," kata anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan Fecho, Sabtu (29/5).
Nama Hasto disebut dalam persidangan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dari PDIP yang melibatkan Harun Masiku sebagai penyuap, agar bisa menggantikan Riezky Aprilia.
Dalam persidangan, pengacara PDIP Donny Tri Istiqomah menyebut Hasto mengetahui upaya PAW tersebut. Terdakwa pemberi suap, Saeful Bahri, diketahui sebelumnya menjadi staf Hasto.
Mantan komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan yang menjadi terdakwa dalam kasus suap itu juga berjanji membuka dugaan keterlibatan Hasto.
"Pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto dan juga PDIP, Megawati, beliau itu akan membuka proses itu semua, apakah ada keterlibatan," ujar Saiful Anam, pengacara Wahyu, beberapa waktu lalu.
Menurut Irwan Fecho, Hasto lebih baik fokus pada kasus itu.
"Mas Hasto pasti pusing dengan kasus yang menyeret namanya ini. Tapi tidak perlulah bawa-bawa nama partai lain untuk mengalihkan perhatian. Sebagai Sekjen, Mas Hasto harusnya membantu Presiden Jokowi maupun Ketum Bu Megawati untuk menyelesaikan masalah yang menggerogoti dukungan wong cilik PDIP ini," ujar Irwan.
Dia pun membandingkan kasus Harun Masiku dengan kasus lama mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin yang buron. Kasus Nazar terjadi pada masa pemerintahan SBY, tokoh sentral Demokrat.
"Semasa pemerintahan Presiden SBY dulu, hanya butuh 78 hari bagi KPK untuk membekuk Nazaruddin. Masak sekarang sampai 500 hari, Harun Masiku belum ketemu? Kemauan politik partai yang berkuasa sangat krusial untuk menegakkan hukum dengan adil," ucap Irwan.
Informasi yang berkembang, Harun Masiku masih ada di Indonesia. KPK sendiri menegaskan komitmen menelusuri keberadaan Harun Masiku yang sudah buronan kasus suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024.
Adapun Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, sebelumnya dia menyebutkan bahwa partainya tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat pada Pilpres 2024.
Tidak hanya itu, Hasto juga mengungkit mantan Presiden SBY yang dahulu mendapatkan julukan "Bapak Bansos Indonesia".
Hal itu, kata Hasto, lantaran pada penyelenggaraan Pemilu 2009 diwarnai dengan manipulasi berupa politisasi bansos ala mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.
"Pada 2009 saya jadi saksi bagaimana manipulasi dapat itu dilakukan, bagaimana politik bansos ala Thaksin itu dilakukan sehingga ada yang menjuluki SBY itu 'Bapak Bansos Indonesia'," kata Hasto dalam diskusi yang digelar PARA Syndicate, Jumat (28/5).
