Berita

Ratusan TKA asal China baru masuk ke Indonesia melaui Bandara/Net

Pertahanan

KAMI se-Jawa: Banjir TKA China Ancam Kedaulatan Dan Stabilitas Nasional

SABTU, 29 MEI 2021 | 18:43 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) se-Jawa menyatakan dukungannya atas sikap KAMI Nasional terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang datang bergelombang dalam jumlah besar ke berbagai daerah sebagai konsekuensi investasi pemerintah Indonesia dengan China.

Presidium KAMI se-Jawa yang terdiri dari KAMI Jawa Timur Daniel M Rasyid, KAMI Jawa Tengah Mudrick SM Sangidu, KAMI DIY Sukri Fadloli, KAMI Jawa Barat Syafril Sjofyan, KAMI Banten Abuya Shiddiq, KAMI DKI Jakarta Djuju Purwanto dan Sekretaris Sutoyo Abadi ini menegaskan bahwa banjirnya TKA China di Indonesia berpotensi menjadi bencana ideologi bagi Indonesia.

"Bahwa sikap TKA China tersebut yang arogan dan memandang rendah masyarakat lokal bahkan kepada aparat keamanan, berpotensi telah membahayakan keamanan, kedaulatan dan stabilitas nasional," kata KAMI se-Jawa dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5).


Tidak hanya itu, KAMI se-Jawa melihat, kawasan yang didatangi oleh TKA asal China tersebut sebagai kawasan tertutup lepas dari adat dan budaya komunitas lokal, seolah menjadi "negara dalam negara" dengan aturan yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum nasional.

Untuk itu, KAMI se-Jawa meminta agar DPR dan TNI serta pemerintah daerah otonom setempat meninjau kawasan-kawasan investasi China tersebut untuk melihat dan mendata perkembangannya yang berpotensi menjadi ancaman pertahanan, dan keamanan serta kedaulatan nasional.

Lalu meninjau kembali kebijakan investasi dan imigrasi yang selama ini cenderung permisif bagi perusahaan dan TKA asing sehingga mempersempit kesempatan kerja bagi warga negara dan masyarakat lokal. Dan meningkatkan kewaspadaan, pencegahan atas ancaman komunisme baru sebagai state capitalism yang telah menunjukkan gejala come-back bersamaan dengan gelombang investasi asal China yang masuk ke Indonesia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya