BSSN Langsung Asesmen Sistem BPJS Kesehatan Saat Data Kependudukan Dikabarkan Bocor

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan langsung bergerak cepat dengan memberitahukan BPJS Kesehatan saat muncul dugaan kebocoran data kependudukan.

Begitu dikatakan Jurubicara BSSN, Anton Setiyawan dalam serial diskusi Polemik Trijaya bertema "Darurat Perlindungan Data Pribadi", Sabtu (29/5).

Selain memberitahu BPJS, kata Anton, BSSN juga melakukan asesmen kepada sistem BPJS sesuai dengan kewenangan dan fungsi BSSN pada dugaan kebocoran data tersebut.

"Yang dilakukan BSSN adalah yang bertugas di keamanan siber, maka dia harus melakukan insiden respon secara penuh, langsung yang pertama kita melakukan formability assesment terhadap sistem BPJS Kesehatan," kata Anton.

Asesmen itu, kata dia, dilakukan untuk mencari tahu sebab bocornya data tersebut. Termasuk juga mencocokkan soal dugaan kebocoran yang diklaim sebanyak 279 juta data saat BPJS Kesehatan menyebut data penggunanya hanya kisaran 222 juta.

"Jika benar thread actor ini masuk mengambil, ya kita kenali cara mengambilnya di mana, seberapa besar yang diambil, kan ditanya benar berapa banyak yang diklaim 279 juta sedangkan data BPJS 222 juta," terangnya.

Pasalnya, sambung Anton, saat ini BPJS Kesehatan baru bisa melakukan proses verifikasi data yang bocor sebanyak 1 juta data saja.

"Karena kita tidak ada yang memegang data 279 juta tersebut, sekarang kita berasumsi dengan yang 1 juta yang dijadikan sampel," pungkasnya.