Berita

Putri Chulabhorn/Net

Dunia

Adik Raja Thailand Putri Chulabhorn Setujui Impor Vaksin Alternatif Untuk Bantu Pemerintah Atasi Lonjakan Covid-19

JUMAT, 28 MEI 2021 | 22:24 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Saudara perempuan Raja Thailand, Putri Chulabhorn, telah menyetujui impor vaksin virus corona oleh lembaga yang dia sponsori. Keputusan itu ia ambil tanpa melewati prosedur pemerintah yang tengah berurusan dengan lonjakan infeksi dan meningkatnya kemarahan publik atas peluncuran vaksin yang lambat.

Pengumuman itu disampaikan oleh sekretaris jenderal Chulabhorn Royal Academy, Nithi Mahanonda, di Facebook pada Selasa (24/5) malam waktu setempat. Dia mengatakan bahwa ‘vaksin alternatif’ akan melengkapi kampanye pemerintah sampai dapat memenuhi kebutuhan negara.

“Royal Academy akan mendapatkan 'vaksin alternatif' sampai vaksin yang diproduksi di negara itu mencapai kapasitas yang cukup dapat melindungi dari wabah,” kata sekretaris jenderal, seraya menambahkan bahwa mereka akan mematuhi peraturan tentang impor dan pendaftaran, seperti dikutip dari Bangkok Post, Jumat (28/5).


Keputusan itu ditandatangani langsung oleh Putri Chulabhorn yang juga adik bungsu dari Raja Maha Vajiralongkorn.

Pengumuman di Royal Gazette mengejutkan beberapa pihak di pemerintahan, dan datang ketika negara itu menderita wabah Covid-19 yang paling parah sejauh ini.

Menteri Kesehatan Anutin Charnvirakul mengatakan dia tidak mengetahui perintah kerajaan sebelum diterbitkan.

“Saya baru melihat pengumumannya tadi malam,” kata Anutin ketika ditanya tentang hal itu dalam wawancara televisi lokal.

“Tapi jika itu menguntungkan negara, kami siap,” lanjutnya.

Wakil Perdana Menteri Wissanu Krea-ngam mengatakan pada hari Kamis bahwa akademi tersebut harus mengeluarkan pengumuman tersebut sehingga dapat memenuhi syarat untuk mengimpor obat-obatan dan peralatan serta pasokan medis.

“Tapi ini tidak berarti dapat melakukannya dengan bebas - ia harus sepenuhnya mematuhi undang-undang terkait, seperti meminta persetujuan dari Food and Drug Administration,” katanya.

Dia setuju dengan Dr Nithi bahwa institut tersebut hanya dapat melakukannya selama krisis Covid-19 dan ketika pasokan vaksin tidak mencukupi.

Dia menambahkan, pihaknya, seperti rumah sakit swasta, bisa berurusan dengan perusahaan asing untuk mengimpor vaksin menggunakan anggarannya sendiri.

Akademi Kerajaan Chulabhorn, yang mencakup rumah sakit dan lembaga penelitian, akan mengadakan konferensi pers pada hari Jumat (28/5) tentang apa yang dikatakannya sebagai impor vaksin Sinopharm.

Thailand diperkirakan akan menyetujui vaksin China itu untuk penggunaan darurat minggu ini. Belum jelas berapa banyak vaksin yang akan diimpor akademi dan kapan, serta apakah itu akan tersedia gratis.

Saat ini, pemerintah melakukan vaksinasi dengan dua vaksin yang telah disetujui yaitu Sinovac dan AstraZeneca. Mereka juga berencana untuk mengimpor vaksin yang dibuat oleh Pfizer, Johnson & Johnson dan Gamaleya (Sputnik V)

Pihak berwenang Thailand pada hari Kamis melaporkan 47 kematian virus corona baru, rekor untuk hari kedua berturut-turut, menjadikan total kematian menjadi 920, dengan 141.217 kasus secara keseluruhan.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya