Berita

Pemerhati sejarah, Arief Gunawan/Ist

Publika

Pidato Rizal Ramli: Demokrasi Untuk Keadilan, Bukan Alat Pesuruh Oligarki...

JUMAT, 28 MEI 2021 | 21:39 WIB | OLEH: ARIEF GUNAWAN*

KENAPA sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ditaruh di bawah sila Ketuhanan Yang Maha Esa?

“Tujuannya agar Cahaya Ilahi menerangi jalan kemanusiaan kita yang gampang terjebak di dalam kegelapan sehingga menjadi tidak adil ...,” kata Bung Hatta.

Para pendiri bangsa sangat mencita-citakan keadilan. Sehingga dua kali mencantumkan kata “adil” di dalam Pancasila. Yaitu di sila kedua dan sila kelima.


Rakyat Indonesia hari ini pun mencari keadilan. Karena elite kekuasaannya terjebak di kegelapan.

Plato mengartikan keadilan sebagai:
“The supreme virtue of the good state”. Keadilan merupakan kebajikan tertinggi dari negara yang baik.

Tokoh nasional Dr Rizal Ramli juga menekankan keadilan dan kemakmuran sebagai jalan kebangkitan untuk seluruh rakyat Indonesia, dalam Pidato Kebangsaan 113 Tahun Kebangkitan Nasional, hari ini.

Dengan mengubah Demokrasi Kriminal seperti yang sedang terjadi di negeri saat ini, menjadi demokrasi yang bersih, maka demokrasi akan bekerja untuk keadilan dan kemakmuran rakyat. Bukan hanya menjadi pesuruh oligarki, elite, dan dinasti kekuasaan politik serta ekonomi belaka.

“Hanya dengan jalan perjuangan itu, demokrasi bisa bermanfaat untuk memberikan keadilan, kemakmuran dan kejayaan untuk seluruh bangsa Indonesia,” tegas tokoh pergerakan mahasiswa 1978 ini.

Agar Indonesia berdaulat dan berjaya, menurutnya, ekonomi nasional harus dikelola dengan melaksanakan Ekonomi Konstitusi UUD 1945. Yaitu ekonomi dari, dengan, dan untuk kemakmuran rakyat.

“Bukan ekonomi neoliberal yang menjadi pintu masuk neo-kolonialisme. Bukan pula kegiatan ekonomi yang lokasinya di Indonesia, tapi manfaat dan nilai tambahnya untuk kemakmuran orang asing,” tandas Rizal Ramli.

Peluang Indonesia keluar dari krisis saat ini menurutnya sangat terbuka luas.

Syaratnya, seluruh potensi rakyat harus digerakkan dan semua potensi strategis serta sumber daya alam nasional harus benar-benar dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.

“Dengan jalan seperti ini, kita akan segera keluar dari krisis multidimensi seperti yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Zaman Pralaya, era gelap yang penuh kekacauan: ketidakadilan ekonomi, hukum, sosial, dan politik sudah saatnya diakhiri, agar rakyat dapat menyongsong matahari baru, cakrawala baru Indonesia yang menghalau kegelapan.

Penulis adalah pemerhati sejarah

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya