Berita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Taufik/Net

Politik

Semprot Kemenkes, DPRD DKI: Pandemi Urusan Kemanusiaan, Bukan Lomba

JUMAT, 28 MEI 2021 | 13:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia menjadi sorotan usai mengumumkan nilai sejumlah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satunya Pemprov DKI Jakarta yang diberi nilai E atau paling buruk.

Bagi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mohamad Taufik, sikap Kemenkes tersebut seakan-akan menempatkan pandemi sebagai ajang perlombaan.

"Ini menangani kemanusiaan, bukan lagi perlombaan. Sudah kayak perlombaan aja pakai dinilai. Dasar penilaiannya apa?" kata Taufik saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (28/5).


Politisi Gerindra ini mengurai, sejak pandemi Covid-19 mewabah di Tanah Air, Pemprov DKI telah melakukan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran.

"Saya kira DKI dari awal konsep penanganan sudah baik. Malah kan langkah-langkah yang dilakukan DKI kemari juga dilakukan pusat," tegas Taufik.

"Terus kalau (nilainya) baik ada hadiah gitu? Pak Kemenkes ngikutin enggak dari awal bagaimana Jakarta mengusulkan penanganan ini?" tandas Taufik.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono membeberkan alasan pihaknya memberi Provinsi DKI Jakarta nilai E.

Dante menjelaskan, terjadi peningkatan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) di DKI Jakarta. Selain itu, Dante juga menilai pelacakan kasus di Jakarta tidak optimal.

"Kami melihat banyak yang masih terkendali, kecuali Jakarta ini kapasitasnya  karena BOR sudah mulai meningkat dan kasus tracing tidak terlalu baik," kata Dante dalam rapat bersama Komisi IX DPR, Kamis kemarin (27/5).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya