Kenaikan PPN Bakal Kontraproduktif Dengan Pemulihan Ekonomi Nasional

Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat kritik.

Kali ini kritikan datang dari anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam. Menurut Ecky, kenaikan tarif PPN berpotensi kontraproduktif dengan rencana pemulihan ekonomi nasional.

"Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikan tarif PPN tidak hanya melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga akan meningkatkan tekanan bagi industri," papar Ecky dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (28/5).

Politikus PKS ini mengakui bahwa pendapatan dari PPN saat ini masih jauh di bawah potensi yang ada.

Hal tersebut, terindikasi dari rasio PPN terhadap PDB hanya mencapai 3,6 persen. Sedangkan standar negara-negara secara umum yang mencapai 6-9 persen.

"Tetapi, dibandingkan meningkatkan tarif yang akan berdampak kepada masyarakat secara umum, seharusnya pemerintah fokus memperluas basis perpajakan PPN," jelasnya.

Ecky pun mendorong pemerintah untuk menyusun target pendapatan, terutama penerimaan perpajakan yang realistis.

Hal ini didasari masih lambannya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat dampak pandemi dan ketidakpastian perekonomian global.

Ecky juga mengingatkan terkait kinerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya untuk insentif perpajakan pada tahun 2020 yang masih jauh dari optimal.