Berita

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani/Net

Politik

Sekjen Gerindra: Serapan APBN-APBD Harus Tepat Sasaran Dan Ciptakan Lapangan Kerja

JUMAT, 28 MEI 2021 | 10:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dalam situasi pandemi Covid-19, semua kegiatan pemerintahan, termasuk ekonomi, kemasyarakatan, bahkan peribadatan menjadi sulit.

Sampai pembangunan termasuk pengadaan barang dan jasa terhenti karena refocusing anggaran, baik yang berasal dari APBD maupun APBN.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan hal itu saat menghadiri Halal Bihalal Partai Gerindra Sumatera Selatan, di Kantor DPD Partai Gerindra, Kota Palembang, Kamis malam (27/5).


"Pada tahun 2020 tidak ada pengadaan barang dan jasa, akibatnya tidak ada belanja dan pembangunan. Perekonomian macet, kampus tutup, sekolah tutup, bahkan pasar dan mall pun tutup. Tidak ada kegiatan ekonomi," ujar Muzani.

Namun memasuki tahun 2021, suasana lambat laun mulai berubah.

"Kita kini memasuki kehidupan new normal dimana setiap gerak harus menggunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak," terang Muzani.

Maka, lanjut Wakil Ketua MPR itu, pada tahun ini pun belanja pemerintah terhadap barang dan jasa sudah mulai dilakukan.

"Ada optimisme baru yang diharapkan bisa mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan daya beli di masyarakat. Karena pengadaan barang dan jasa sudah mulai dilakukan melalui tender. Kita bersyukut atas situasi yang kini mulai membaik," jelas Muzani.

"Gerindra berharap agar serapan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD harus tepat sasaran," harap Muzani yang juga ketua Fraksi Gerinddra DPR.

Misalnya, dengan menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi penganggurang yang kini semakin meluas akibat PHK.

"Karena itu proyek-proyek padat karya yang menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas bagi pembangunan kita," katanya.

Pengadaan barang dan jasa, kata Muzani, juga harus mengutamakan produksi dalam negeri agar perputaran uang dan barang bisa berputar lebih cepat lagi.

"Ini sejalan dengan kampanye penggunan produksi dalam negeri oleh presiden Jokowi," terang Muzani.

Impor produk asing hanya dimungkinkan pada barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian maka perputaran ekonimi di dalam negeri akan lebih baik lagi, karena arus produksi dan konsumsi berjalan produktif. Termasuk daya beli masyarkat yang meningkat.

Muzani juga mengingatkan pentingnya pembangunan dirasakan pada masyarakat yang terdampak kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Partai Gerindra akan terus mengingatkan pemerintah agar setiap kebijakannya berpihak kepada rakyat.

"Bagi kami ini adalah tugas mulia dan menjadi inti dari tujuan kami berpartai," ucap Muzani.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya