Wagub DKI Ahmad Riza Patria/Net
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons rencana DPRD DKI Jakarta membuat panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri fenomena 239 aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menolak mengikuti lelang jabatan eselon II.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyadari bahwa pembentukan Pansus merupakan kewenangan anggota dewan.
Meski demikian, ia meminta wakil rakyat Ibukota itu lebih bijaksana sebelum memtuskan sikap untuk membentuk Pansus.
"Namun saya kira teman-teman DPRD pasti akan bijaksana sebelum mengusulkan apalagi menetapkan suatu pansus, pasti nanti akan ada kajian-kajian yang lebih mendalam," kata ARiza seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis malam (27/5).
Orang nomor dua di Jakarta itu pun akan menunggu detail lebih lanjut terkait rencana pembentukan Pansus tersebut.
"Kita tunggu dulu kajiannya, apa dasarnya, apa kepentingannya dan baik buruknya dibentuknya pansus dan apa tujuannya, nanti kita tunggu dari teman teman DPRD," tandas Ariza.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan peristiwa enggannya ASN DKI untuk mengikuti lelang jabatan perlu didalami karena bisa memengaruhi pelayanan publik terhadap masyarakat serta kinerja pemerintahan.
"Ini masalah serius, belum ada kasus (ASN menolak lelang jabatan) di Jakarta bahkan di Indonesia yang begini," kata Prasetio lewat keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (27/5).
Politisi PDI Perjuangan itu membeberkan ASN merupakan abdi negara sehingga wajib bekerja profesional dan siap ditempatkan dimana saja.
Terlebih selama ini, gaji ASN di Jakarta paling tinggi se-nasional.
"Jadi, aneh apabila mereka menolak berkarir," pungkasnya.
