Berita

Ganjar Pranowo/Net

Politik

Elektabilitas Belum Tembus 30 Persen, Ganjar Pranowo Bukan Segala-galanya Bagi PDIP

JUMAT, 28 MEI 2021 | 02:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ganjar Pranowo dengan elektabilitas tinggi dinilai menjadi aset PDIP. Karena itu, PDIP dinilai akan rugi bila tidak mengusungnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kalkulasi politiknya kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar pada pilpres 2024, tentu akan berdampak bagi partai banteng moncong putih.

Analisa Jamiluddin, dampaknya tidak terlalu besar. Catatan Jamiluddin dalam berbagai survei elektabilitas Ganjar belum menyentuh 20 persen.


"Kalau elektabilitas Ganjar masih 20 persen ke bawah, peluangnya menang pada Pilpres sebenarnya masih kecil. Itupun kalau surveinya dilaksanakan secara objektif dan menerapkan prosedur survei dengan benar," demikian kaa Jamiluddin, Kamis (27/5).

Menurut Jamiluddin, PDIP akan rugi jika elektabilitas Ganjar di atas 30 persen. Sebab, dengan elektabilitas setinggi itu peluang PDIP memenangi Pilpres cukup besar.

Atas dasar itu, Jamiluddin meyakini PDIP tidak akan merasakan dampak politikk yang besar. Apalagi, di partai yang diketuai Megawati itu bayak kader yang mumpuni dan layak diusung di Pilpres mendatang.

"Di PDIP cukup banyak kader yang mumpuni yang elektabilitasnya masih bisa ditingkatkan. Waktu masih cukup bagi PDIP untuk mempersiapkan kadernya menuju Pilpres 2024," demikian kata Jamiluddin.

Selain itu, kader PDIP dikenal memiliki militansi yang cukup baik. Efek politiknya, siapa yang kemudian diusung PDIP mesin partai akan bergerak untuk merebut kemenangan.

"PDIP punya kader militan yang siap bergerak meningkatkan kandidat yang direstui Ketua Umumnya Megawati Soekrnoputri. Para kadernya ini dapat bergerak baik di darat maupun di dunia maya," demikian Jamiluddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya