Berita

Ganjar Pranowo/Net

Politik

Elektabilitas Belum Tembus 30 Persen, Ganjar Pranowo Bukan Segala-galanya Bagi PDIP

JUMAT, 28 MEI 2021 | 02:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Ganjar Pranowo dengan elektabilitas tinggi dinilai menjadi aset PDIP. Karena itu, PDIP dinilai akan rugi bila tidak mengusungnya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, kalkulasi politiknya kalau PDIP tidak mencalonkan Ganjar pada pilpres 2024, tentu akan berdampak bagi partai banteng moncong putih.

Analisa Jamiluddin, dampaknya tidak terlalu besar. Catatan Jamiluddin dalam berbagai survei elektabilitas Ganjar belum menyentuh 20 persen.


"Kalau elektabilitas Ganjar masih 20 persen ke bawah, peluangnya menang pada Pilpres sebenarnya masih kecil. Itupun kalau surveinya dilaksanakan secara objektif dan menerapkan prosedur survei dengan benar," demikian kaa Jamiluddin, Kamis (27/5).

Menurut Jamiluddin, PDIP akan rugi jika elektabilitas Ganjar di atas 30 persen. Sebab, dengan elektabilitas setinggi itu peluang PDIP memenangi Pilpres cukup besar.

Atas dasar itu, Jamiluddin meyakini PDIP tidak akan merasakan dampak politikk yang besar. Apalagi, di partai yang diketuai Megawati itu bayak kader yang mumpuni dan layak diusung di Pilpres mendatang.

"Di PDIP cukup banyak kader yang mumpuni yang elektabilitasnya masih bisa ditingkatkan. Waktu masih cukup bagi PDIP untuk mempersiapkan kadernya menuju Pilpres 2024," demikian kata Jamiluddin.

Selain itu, kader PDIP dikenal memiliki militansi yang cukup baik. Efek politiknya, siapa yang kemudian diusung PDIP mesin partai akan bergerak untuk merebut kemenangan.

"PDIP punya kader militan yang siap bergerak meningkatkan kandidat yang direstui Ketua Umumnya Megawati Soekrnoputri. Para kadernya ini dapat bergerak baik di darat maupun di dunia maya," demikian Jamiluddin.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya