Berita

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo/Net

Politik

Gerindra: Tingkat Kepatuhan Pada UU Penyandang Disabilitas Masih Rendah

KAMIS, 27 MEI 2021 | 16:20 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penyandang disabilitas masih banyak yang belum mendapatkan hak secara maksimal, terutama dalam hal pekerjaan. Hal ini menjadi perhatian serius Partai Gerindra.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, keresahan atas belum terpenuhinya hak-hak disabilitas tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak.

Hashim menyebutkan, memang sudah ada UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas yang salah satunya mengatur tentang rekruitmen tenaga kerja disabilitas.


"Ternyata di undang-undang sudah ada kewajiban dari perusahaan swasta dan dari pemerintah itu harus wajib 1 persen dari yang melamar, minimal 1 persen itu dari disabilitas," kata Hashim dalam acara webinar "5 Tahun UU Disabilitas, Bagaimana Realisasi Pelaksanaannya" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (27/5).

"Terus juga dari pemerintah pegawai negeri atau ASN itu harus minimal 2 persen dari disabilitas," imbuhnya.

Pada realitanya, kata Hashim, terutama pada sektor swasta yang belum taat pada UU 8/2016 dengan tidak memenuhi syarat penerimaan tenaga kerja disabilitas.

"Ternyata sampai sekarang ini belum maksimal dan belum terpenuhi itu jauh, perusahaan-perusahaan kurang begitu taat ya mungkin. Maka itu tugas kita semua masyarakat maupun partai politik kita harus menegakkan ini UU," kata Hashim.

Menurutnya, sejak disahkan pada 2016, hak penyandang disabilitas masih sangat minim. Masih banyak daerah di Indonesia belum memiliki petunjuk teknis untuk menerapkan UU Disabilitas tersebut.

"Dari peraturan pemprov dari 34 provinsi hanya ada peraturan gubernur baru 13 atau 14 provinsi. Berarti ada hampir 20 provinsi belum ada peraturan gubernur. Dan kalau kita ke tingkat bawah lagi tingkat kabupaten kota lebih parah lagi. Banyak kabupaten kota belum ada peraturan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, UU Disabilitas sama pentingnya dengan UU yang lain dan harus dilaksanakan dengan maksimal.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, penyandang disabilitas di Indonesia memiliki hak yang sama dengan orang lain.

"Acara ini adalah bagian upaya dari kita melakukan mengingatkan kembali di mana undang-undang ini sama pentingnya dengan undang-undang yang lain, bagaimana posisi dan kekuatan undang-undang ini bisa menjadi alas bagi penyelenggara negara untuk memberi dukungan bagi saudara-saudara kita disabilitas," demikian Muzani.

Selain dihadiri Hashim Djojohadikusumo dan Ahmad Muzani, webinar "5 Tahun UU Disabilitas, Bagaimana Realisasi Pelaksanaannya" juga tampak Wakil Ketua Komisi VIII Moekhlas Sidik bersama anggota Fraksi Gerindra. Sementara audiens berasal dari komunitas disabilitas di Jakarta.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya