Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto
Upaya pemerintah mengejar ketertinggalan ekonomi akibat pandemi Covid-19 bakal merujuk pada sistem pengawasan internal pemerintah yang efektif dengan memperkuat kolaborai dan sinergi dengan aparat lembaga terkait.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, sistem pengawasan internal ini sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya penghematan anggaran dan pencegahan penyelewengan anggaran negara di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.
"Semoga pengawasan intern nasional semakin efektif serta menjadi solusi dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujar Airlangga pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 dengan tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomiâ€, Bogor, Kamis (27/5).
Airlangga memastikan, pemerintah akan terus berupaya semaksimal mungkin mencari jalan keluar yang optimal untuk menangani pandemi Covid-19. Yaitu, dengan strategi mempertahankan keseimbangan antara penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengurai, persentase kasus aktif Indonesia sampai dengan 26 Mei 2021 sebesar 5,4 persen, atau lebih rendah dari global yang sebesar 8,8 persen. Sedangkan angka kesembuhan lebih tinggi dari global, yaitu 91,9 persen banding 89,1 persen.
"Sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro diberlakukan, jumlah kasus aktif mengalami penurunan sangat signifikan. Saat ini, kasus aktif telah turun hingga 45,5 persen dari puncak kasus aktif di tanggal 5 Februari 2021," beber Airlangga.
"Pemerintah fokus terhadap program vaksinasi sebagai
'game changer' pemulihan ekonomi nasional yang ditargetkan diberikan kepada 181,5 juta penduduk untuk mencapai
herd immunity (kekebalan komunal) 70 persen,†sambungnya.
Sementara itu dari sisi ekonomi, pemerintah masih berupaya
memperbaiki kontraksi ekonomi di tahun 2020 yang -2,07 persen. Namun menurut Airlangga, dibandingkan negara anggota G-20 pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 berada di peringkat keempat setelah Tiongkok, Turki, dan Korea Selatan.
Sebagai tanda perbaikan ekonomi yang sudah diusahakan pemerintah, Airlangga menyebutkan pertumbuhan pada kuartal pertama tahun 2021 yang nilai kontraksinya lebih rendah, yaitu -0,74 persen
"Ini didukung dari sisi
demand, di mana konsumsi pemerintah, ekspor, impor telah tumbuh positif," imbuh Airlangga.
Melalui pandemi Covid-19 yang memberikan dampak kepada perekonomian domestik, pemerintah menemukan sejumlah pelajaran berharga untuk bisa dijadikan langkah evaluatif yang lebih produktif juga lebih efisien.
Antara lain menemukan inovasi pola kerja agar tetap produktif di tengah terbatasnya mobilitas fisik; menyusun program yang simple namun implementatif yang dapat mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional; meningkatkan sinergi dan gotong royong, termasuk kerjasama dengan Aparat Pengawas Intern dan Aparat Penegak Hukum; dan menjadikan momentum reformasi struktural untuk keluar dari
Middle Income Trap (MIT) dengan menyusun Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya.
"Reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja diharapkan menjadi terobosan reformasi di bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. UU Cipta Kerja juga menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural dalam jangka panjang," ungkapnya.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Airlangga optimis pemulihan ekonomi berlanjut di tahun 2021, dan diharapkan bisa mencapai pertumbuhan yang diprediksi lembaga internasional (Bank Dunia, OECD, ADB dan IMF), yaitu sebesar 4,3-4,9 persen dan akan meningkat di kisaran 5,0-5,8 persen di tahun 2022.
"Pemerintah optimis di Q2-2021 ini Indonesia dapat meraih pertumbuhan sekitar 7 persen dan secara
full year di akhir tahun kita bisa meraih pertumbuhan dalam rentang 4,5-5,3 persen," demikian Airlangga Hartarto.
