Berita

Spanduk penolakan pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Salatiga/RMOLJateng

Politik

Diprotes, Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Salatiga Akhirnya Ditunda

KAMIS, 27 MEI 2021 | 14:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pelaksanaan pembangun rumah dinas Ketua DPRD Salatiga akhirnya disepakati untuk ditunda.

Keputusan penundaan ini terlontar saat Rapat Paripurna Internal Wakil Rakyat Salatiga yang dihadiri seluruh anggota DPRD di Gedung DPRD Lantai II, Salatiga, Kamis (27/5).

"Soal rumah dinas Ketua DPRD Salatiga ditunda (pembangunannya) tidak masalah. Sehingga saya setuju untuk ditunda. Saya yang mengusulkan dan bukan untuk kepentingan saya, tapi kepentingan rakyat," tegas Ketua DPRD Salatiga, Dance Ishak Palit diberitakan Kantor Berita RMOLJateng.


Dalam forum tersebut, sempat pula terlontar pendapat Wakil Anggota DPRD dari Fraksi Partai Gerindra, Agus Pramono. Mantan advokat ini, pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Salatiga telah melalui tahapan regulasi. Namun ia menyambut baik penundaan tersebut dengan alasan kemaslahatan.

Sementara itu, Wakil dari Fraksi PKS Budi Santoso tidak masalah dengan rencana pembangunan rumah dinas Ketua DPRD Salatiga.

"Monggo-monggo saja soal pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD. Kondisi seperti ini (pandemi Covid-19), 'monggolah. Meski sudah dirembug di Badan Anggaran (Banggar). Khawatirannya ketika sudah dianggarkan ke Covid-19 tapi tidak terserap," sebut Budi Santoso.

Sementara, Ketua Fraksi PDIP Salatiga Teddy Sulistio mengatakan, pengajuan Rumah Dinas Ketua DPRD Salatiga harusnya melalui proses panjang serta rembuk bareng.

"Apa ya pas dalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini? Ini bukan lagi urusan Teddy dan Dance. Tapi ini (urusan) wong cilik," sebut Teddy dalam forum resmi.

Diberitakan sebelumnya, rencana pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Salatiga yang bakal diberi label 'Rumah Rakyat Setuju', plesetan dari nomor rumah yang akan dibangun 127 di Jalan Jenderal Sudirman, Salatiga. Alasan pembangunan, rumah Ketua DPRD sudah tidak memungkinkan untuk menerima tamu.

"Terkadang masyarakat yang hadir harus menunggu di luar, apalagi kalau hujan saya kasihan. Tapi kalau ada rumah dinas kan bisa menampung semua," paparnya kala itu.

Pembangunan ini pun sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk dari PDIP Salatiga.

Di sepanjang Jalan Soekowati, Salatiga, dipasang di kanan kiri bahu jalan spanduk bertuliskan "PDIP Salatiga Tolak Pembangunan Rumdin Ketua DPRD". Spanduk berkurang kurang lebih 1x2 meter itu terpasang sejak Rabu malam (27/5) hingga Kamis (27/5).

Rencana pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD Salatiga itu sendiri sudah dalam tahap DED tahun 2020 dan penganggaran tahun 2021.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya