Anggota Komisi XI DPR yang juga Pengurus Kadin Indonesia, Kamrussamad./Net
Keputusan pembatalan rencana Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Bali, pada 2-4 Juni 2021 mendatang diprotes pengurus Kadin lainnya. Alasan pembatalan, dipertanyakan.
“Pembatalan Munas Kadin pada 2-4 Juni 2021 di Bali, dinilai telah mencederai semangat Pemulihan ekonomi nasional (PEN) khususnya sektor Pariwisata,†kata salah satu Pengurus Kadin Indonesia Kamrussamad dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (27/5).
Tindakan yang diambil Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani itu, dinilainya, melanggar AD/ART. Pasalnya, masa kepengurusan Rosan sebenarnya sudah berakhir sejak akhir tahun 2020 lalu. Akan tetapi, karena situasi pandemi Covid-19, pada Januari 2021 diputuskan Munas Kadin akan digelar di Bali pada 2-4 Juni 2021.
Kamrussamad mengatakan, tanpa alasan yang jelas, dalam rapat Harian Kadin Indonesia, pada Rabu (25/5) lalu diputuskan secara sepihak rencana Munas Bali dibatalkan. Dalam rapat itu Rosan beralasan, ini adalah perintah presiden. Kamrussamad pun mempertanyakanya.
“Apakah benar? Perlu penjelasan, karena penentuan Bali dan tanggal 2-4 Juni itu adalah petunjuk Presiden sesuai paparan Rosan pada rapat Dewan Pengurus Lengkap (DPL) pada bulan April 2021. Lalu yang mana benar?," tanya dia.
Ia menyebut, UMKM serta sektor dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan event nasional ini pasti kecewa besar. Industri perhotelan, transportasi, serta kuliner yang sudah menyiapkan bahan baku/material berpotensi mengalami kerugian.
Apalagi, Bali khususnya Nusa Dua adalah kawasan zona hijau dari segi klaster Covid-19. Penyelenggaraan event ini dapat membantu ekonomi Bali untuk lebih cepat
reborn. Ekonomi Bali dan Nusa Tenggara pada kuartal pertama 2021, minus 5,19 persen. Artinya, perlu keberpihakan pemerintahan dan dunia usaha lainnya untuk menyelamatkan ekonomi Bali.
"Kita berharap pemerintah bijaksana untuk memberikan penjelasan atas pembatalan Munas Kadin oleh Menteri Sekretaris Negara yang disampaikan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani. Ini penting agar dunia usaha mendapatkan kepastian bahwa pemerintah sungguh-sungguh dalam menjalankan Pemulihan ekonomi Nasional,†tandas Anggota Komisi XI DPR RI itu.
