Berita

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra/RMOL

Politik

Modal Minus Hingga Rp 41 Triliun, Dirut Garuda Mengaku Salah

RABU, 26 MEI 2021 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Beban utang PT Garuda Indonesia akibat pandemi Covid-19 membuat modal perusahaan minus hingga mencapai Rp 41 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra tidak ingin karyawannya menyalahkan pemerintah karena kondisi perusahaannya yang tekor akibat terlilit utang hingga Rp 70 triliun hingga Mei ini, dan akan bertambah setiap bulannya hingga lebih dari Rp 1 triliun.

"Kalau sampai hari ini kita masih bertahan, teman-teman harus menyadari bahwa setiap bulan ada lebih dari Rp 1 triliun kewajiban Garuda yang dibayarkan kepada pihak-pihak di luar Garuda," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (26/5).


Pengungkapan kondisi keuangan Garuda ini, diakui Irfan coba dihindarinya selama beberapa bulan di tahun 2021. Karena dia masih optimis kondisi penerbangan masih bisa membaik pada tahun ini.

"Tapi menjadi tidak bisa dihindari karena kewajiban saya dan dewan direksi untuk memastikan bahwa Garuda bisa berlangsung terus. Sejarah 72 tahun ini menjadi taruhan," tuturnya.

Pasang surut dan pengembangan perusahaan penerbangan plat merah selama puluhan tahun, dipertegas Irfan, tidak boleh disia-siakan. Sehingga, dia mengajak semua karyawannya untuk berlaku bijak kepada pemerintah.

Justru, dirinya menyatakan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi perusahaan yang katanya sudah diprediksi tekor parah pada bulan Mei ini.

"Mudah sekali kalau anda ingin mencari siapa yang salah. Tapi saya tidak menganjurkan anda menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemegang saham, menyalahkan komisaris atau siapa pun atasan anda," ungkapnya.

"Yang kira-kira paling pantas untuk disalahkan adalah saya. Saya ini ditunjuk, dibayar dan memperoleh semua glory sebagai seorang dirut dan fasilitas semuanya. Kalau anda menganggap ini sebuah kesalahan, tolong, ini adalah salah saya," demikian Irfan Setiaputra.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya