Berita

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra/RMOL

Politik

Modal Minus Hingga Rp 41 Triliun, Dirut Garuda Mengaku Salah

RABU, 26 MEI 2021 | 19:37 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Beban utang PT Garuda Indonesia akibat pandemi Covid-19 membuat modal perusahaan minus hingga mencapai Rp 41 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra tidak ingin karyawannya menyalahkan pemerintah karena kondisi perusahaannya yang tekor akibat terlilit utang hingga Rp 70 triliun hingga Mei ini, dan akan bertambah setiap bulannya hingga lebih dari Rp 1 triliun.

"Kalau sampai hari ini kita masih bertahan, teman-teman harus menyadari bahwa setiap bulan ada lebih dari Rp 1 triliun kewajiban Garuda yang dibayarkan kepada pihak-pihak di luar Garuda," ujar Irfan kepada wartawan, Rabu (26/5).


Pengungkapan kondisi keuangan Garuda ini, diakui Irfan coba dihindarinya selama beberapa bulan di tahun 2021. Karena dia masih optimis kondisi penerbangan masih bisa membaik pada tahun ini.

"Tapi menjadi tidak bisa dihindari karena kewajiban saya dan dewan direksi untuk memastikan bahwa Garuda bisa berlangsung terus. Sejarah 72 tahun ini menjadi taruhan," tuturnya.

Pasang surut dan pengembangan perusahaan penerbangan plat merah selama puluhan tahun, dipertegas Irfan, tidak boleh disia-siakan. Sehingga, dia mengajak semua karyawannya untuk berlaku bijak kepada pemerintah.

Justru, dirinya menyatakan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kondisi perusahaan yang katanya sudah diprediksi tekor parah pada bulan Mei ini.

"Mudah sekali kalau anda ingin mencari siapa yang salah. Tapi saya tidak menganjurkan anda menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemegang saham, menyalahkan komisaris atau siapa pun atasan anda," ungkapnya.

"Yang kira-kira paling pantas untuk disalahkan adalah saya. Saya ini ditunjuk, dibayar dan memperoleh semua glory sebagai seorang dirut dan fasilitas semuanya. Kalau anda menganggap ini sebuah kesalahan, tolong, ini adalah salah saya," demikian Irfan Setiaputra.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya