Berita

Politisi Gerindra, Arief Poyuono/Net

Politik

Terkait 75 Pegawai Tak Lolos TWK, Arief Poyuono: Arahan Jokowi Tak Perlu Diikuti

RABU, 26 MEI 2021 | 05:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait penyikapan terhadap 75 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Politisi Gerindra Arief Poyuono mengatakan, KPK sebuah lembaga yang sangat independen dalam menjalankan tugasnya melakukan pemberantasan korupsi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kata Arief, tugas dan kewajibannya telah diatur secara jelas di UU 19/2019 tentang KPK.

Dijelaskan Arief, dalam Pasal 3 UU KPK, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

"KPK merupakan lembaga extra ordinary juga memiliki hak dan power sendiri untuk menentukan SDM, apalagi proses pegawai KPK menjadi ASN sudah sesuai UU dan peraturan untuk pegawai KPK untuk proses menjadi ASN," demikian ulasan Arief Poyuono.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menyarankan agar KPK tidak mengikuti arahan Jokowi.

Argumentasinya, jika arahan Presiden Jokowi dijalankan KPK maka tingkat kekuatan hukumnya lemah.

"KPK tidak perlu memgikuti arahan presiden apalagi hanya arahan yang masih jauh tingkat kekuatan legal standing dibandingkan UU," demikian kata Arief.

Arief sejak awal mengusulkan seluruh pegawai KPK tak lolos TWK agar dipecat dan diberi pesangon.

"Kalau sudah arahan seorang presiden menyatakan hal itu, diikuti KPK ini tentu mengkhawatirkan independensi dari KPK dan keberlanjutan KPK dalam pemberantasan korupsi nantinya," demikian kata Arief.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

Hindari Gesekan, Polisi Hanya Kerahkan 600 Personel Pengamanan Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 11:21

Epidemiolog Jamin Tak Akan Ada Gelombang Ketiga Covid-19, Selama Mampu Menjalankan Syarat-syarat Ini

Senin, 27 September 2021 | 11:10

Melestarikan Tengkuluk, Penutup Kepala Perempuan Nusantara dengan Berbagai Makna

Senin, 27 September 2021 | 11:01

Partai Progresif Demokratik Taiwan: Reaksi Kuomintang atas Ucapan Selamat Xi Jinping Terlalu Lebay

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Humanis, Tidak Ada Kawat Berduri saat Demo BEM SI di KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:51

Keberhasilan Program Desmigratif Desa Paringan, Ponorogo Dipuji Sekjen Kemnaker

Senin, 27 September 2021 | 10:49

HMI Sultra Duga Ada Aktor Intelektual di Balik Rencana Demo BEM SI Soal TWK KPK

Senin, 27 September 2021 | 10:45

Pimpinan DPR Gelar Rapat Bahas Pelaksana Tugas Azis Syamsuddin

Senin, 27 September 2021 | 10:30

Bantu Capai Herd Immunity, Golkar Jakarta Gelar Vaksinasi Bagi 6 Ribu Warga dan Siswa

Senin, 27 September 2021 | 10:29

Lewat Surat, Xi Jinping Beri Ucapan Selamat kepada Pemimpin Baru Oposisi Taiwan

Senin, 27 September 2021 | 10:26

Selengkapnya