Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Net
Maju atau tidaknya Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, tampaknya akan banyak dipengaruhi oleh PDI Perjuangan.
Pengaruh tersebut terkait dengan penantian Prabowo atas kesepakatan bersama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang akan mendukungnya pada Perjanjian Batutulis.
Perjanjian Batutulis disepakati keduanya pada tahun 2009. Tepatnya, saat Prabowo maju sebagai pendamping Megawati yang berakhir kekalahan pada Pilpres 2009.
Kalaupun pada akhirnya perjanjian itu baru bisa terealiasi pada Pilpres 2024, Prabowo pun tidak bisa bernafas lega. Bayang-bayang pelengseran dari kursi presiden akan menghantui Prabowo andai menang Pilpres 2024.
Rekam jejak pelengseran yang perlu dikhawatirkan Prabowo datang dari Megawati yang disebut-sebut tengah menyiapkan Puan Maharani untuk mendampingi Prabowo.
Pada 2001, Megawati dikatakan menjadi aktor di balik lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu, Megawati duduk sebagai Wakil Presiden.
Bagi Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Adi Prayitno, kekhawatiran itu boleh saja dirasakan Prabowo jika maju pilpres sebelum era pemilihan langsung.
Kalaupun Perjanjian Batutulis direalisasikan, dan Prabowo menang bersama Puan, kata Adi, dia tidak perlu khawatir bakal "digusdurkan".
"Aman. Andai menang Prabowo tak perlu digusdurkan," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/5).
Dijelaskan Adi, sistem politik dan kekuatan politik saat ini jauh berbeda saat Gus Dus dilengserkan. Di mana, hasil pemilihan langsung tidak mudah diturunkan di tengah jalan.
"Dalam rezim pemilihan presiden langsung, sulit presiden diturunkan di tengah jalan," terangnya.
Selain itu, lanjut dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu, partai politik di parlemen saat ini cenderung selalu pro dengan pemerintah.
"Kan kecenderungan politik parlemen saat ini biasanya pro penguasa," pungkas Adi Prayitno.
