Berita

Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Net

Politik

Sistem Politik Sudah Berubah, Prabowo Tidak Perlu Khawatir "Digusdurkan" Puan Dan PDIP

SELASA, 25 MEI 2021 | 12:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Maju atau tidaknya Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada Pilpres 2019, tampaknya akan banyak dipengaruhi oleh PDI Perjuangan.

Pengaruh tersebut terkait dengan penantian Prabowo atas kesepakatan bersama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang akan mendukungnya pada Perjanjian Batutulis.

Perjanjian Batutulis disepakati keduanya pada tahun 2009. Tepatnya, saat Prabowo maju sebagai pendamping Megawati yang berakhir kekalahan pada Pilpres 2009.


Kalaupun pada akhirnya perjanjian itu baru bisa terealiasi pada Pilpres 2024, Prabowo pun tidak bisa bernafas lega. Bayang-bayang pelengseran dari kursi presiden akan menghantui Prabowo andai menang Pilpres 2024.

Rekam jejak pelengseran yang perlu dikhawatirkan Prabowo datang dari Megawati yang disebut-sebut tengah menyiapkan Puan Maharani untuk mendampingi Prabowo.

Pada 2001, Megawati dikatakan menjadi aktor di balik lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu, Megawati duduk sebagai Wakil Presiden.

Bagi Direktur Eksekutif Parameter Indonesia, Adi Prayitno, kekhawatiran itu boleh saja dirasakan Prabowo jika maju pilpres sebelum era pemilihan langsung.

Kalaupun Perjanjian Batutulis direalisasikan, dan Prabowo menang bersama Puan, kata Adi, dia tidak perlu khawatir bakal "digusdurkan".

"Aman. Andai menang Prabowo tak perlu digusdurkan," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/5).

Dijelaskan Adi, sistem politik dan kekuatan politik saat ini jauh berbeda saat Gus Dus dilengserkan. Di mana, hasil pemilihan langsung tidak mudah diturunkan di tengah jalan.

"Dalam rezim pemilihan presiden langsung, sulit presiden diturunkan di tengah jalan," terangnya.

Selain itu, lanjut dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu, partai politik di parlemen saat ini cenderung selalu pro dengan pemerintah.

"Kan kecenderungan politik parlemen saat ini biasanya pro penguasa," pungkas Adi Prayitno.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya