Berita

Sekretaris Jenderal Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir/Net

Dunia

Bangladesh Hapus Klausul Pembatasan Perjalanan Ke Israel, Menteri Penerangan: Posisi Kami Tetap Mendukung Palestina

SELASA, 25 MEI 2021 | 07:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Bangladesh untuk menghapus klausul pembatasan perjalanan ke Israel mendapat kritik tajam, terutama karena dilakukan saat negara Yahudi itu baru saja melakukan agresi militer ke Palestina.

Kritikan salah satunya datang Sekretaris Jenderal oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Dia menyebut keputusan pemerintah untuk menghapus kata-kata 'Israel' dari paspor sebagai posisi yang tidak berprinsip.

Pada konferensi pers, dia mengklaim bahwa pemerintah mengubah larangan dokumen perjalanan pada saat pasukan Israel secara brutal menyerang warga Palestina.


"Pemerintah melakukan perubahan untuk menenangkan kekuatan eksternal," ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Senin (24/5).


Sebelumnya, Bangladesh pada Senin (24/5) memutuskan untuk mencabut klausul pembatasan perjalanan warganya ke Israel. Mengutip kebutuhan untuk menjunjung standar internasional, pemerintah baru-baru ini menghapus kata 'paspor ini berlaku kecuali untuk Israel'.

Sementara, Menteri Penerangan Hasan Mahmud mengatakan kepada wartawan di ibu kota Dhaka bahwa "perubahan paspor baru-baru ini dibuat sejalan dengan hukum internasional, dan tidak ada yang bisa membuat Israel bersukacita dalam hal ini."

Dia mengatakan bahwa apa pun yang tertulis di paspor, kunjungan bersama tetap dilarang.

“Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan ini akan tetap sama di masa depan. Israel akan dilarang atau ditutup untuk warga negara Bangladesh dan akan sama bagi orang-orang dengan paspor Israel untuk bepergian ke Bangladesh,” katanya.

Dia juga menegaskan kembali sikap Bangladesh terhadap rakyat Palestina, dengan mengatakan bahwa posisinya di Israel telah menjadi lebih terintegrasi dengan agresi baru-baru ini terhadap orang-orang Palestina yang tidak bersalah.

Sejak negara mayoritas Muslim Asia Selatan itu berdiri pada tahun 1971, negara itu secara terbuka menegaskan posisinya yang mendukung Palestina dan melawan penindasan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya