Berita

Sekretaris Jenderal Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir/Net

Dunia

Bangladesh Hapus Klausul Pembatasan Perjalanan Ke Israel, Menteri Penerangan: Posisi Kami Tetap Mendukung Palestina

SELASA, 25 MEI 2021 | 07:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Bangladesh untuk menghapus klausul pembatasan perjalanan ke Israel mendapat kritik tajam, terutama karena dilakukan saat negara Yahudi itu baru saja melakukan agresi militer ke Palestina.

Kritikan salah satunya datang Sekretaris Jenderal oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Dia menyebut keputusan pemerintah untuk menghapus kata-kata 'Israel' dari paspor sebagai posisi yang tidak berprinsip.

Pada konferensi pers, dia mengklaim bahwa pemerintah mengubah larangan dokumen perjalanan pada saat pasukan Israel secara brutal menyerang warga Palestina.


"Pemerintah melakukan perubahan untuk menenangkan kekuatan eksternal," ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Senin (24/5).


Sebelumnya, Bangladesh pada Senin (24/5) memutuskan untuk mencabut klausul pembatasan perjalanan warganya ke Israel. Mengutip kebutuhan untuk menjunjung standar internasional, pemerintah baru-baru ini menghapus kata 'paspor ini berlaku kecuali untuk Israel'.

Sementara, Menteri Penerangan Hasan Mahmud mengatakan kepada wartawan di ibu kota Dhaka bahwa "perubahan paspor baru-baru ini dibuat sejalan dengan hukum internasional, dan tidak ada yang bisa membuat Israel bersukacita dalam hal ini."

Dia mengatakan bahwa apa pun yang tertulis di paspor, kunjungan bersama tetap dilarang.

“Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan ini akan tetap sama di masa depan. Israel akan dilarang atau ditutup untuk warga negara Bangladesh dan akan sama bagi orang-orang dengan paspor Israel untuk bepergian ke Bangladesh,” katanya.

Dia juga menegaskan kembali sikap Bangladesh terhadap rakyat Palestina, dengan mengatakan bahwa posisinya di Israel telah menjadi lebih terintegrasi dengan agresi baru-baru ini terhadap orang-orang Palestina yang tidak bersalah.

Sejak negara mayoritas Muslim Asia Selatan itu berdiri pada tahun 1971, negara itu secara terbuka menegaskan posisinya yang mendukung Palestina dan melawan penindasan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Korban Jiwa Gempa NTT Bertambah jadi 53 Orang, 135 Warga Luka-Luka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 20:27

Rusak Berat Diguncang Gempa, Hotel Jayakarta Suites Komodo Flores Tutup Sementara

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:43

SBY Minta Maaf

Minggu, 16 Agustus 2026 | 19:15

Tembus Jalur Laut, Bantuan Gempa M 7,7 Disalurkan ke Pulau Palue Sikka

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:47

Polri Terbangkan 10 Anjing K9 untuk Cari Korban Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 18:12

3,4 Ton Logistik untuk NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:50

Reza Aulia Diberhentikan, Kursi Direktur Niaga Garuda Kosong

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:40

Kemendikdasmen Jangan Lamban Merespons Gempa NTT

Minggu, 16 Agustus 2026 | 17:04

Retorika Janji Kemerdekaan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 16:35

Jalur Alternatif Darat Penghubung Ende-Nagekeo Masih Terputus

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:33

Selengkapnya