Berita

Sekretaris Jenderal Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir/Net

Dunia

Bangladesh Hapus Klausul Pembatasan Perjalanan Ke Israel, Menteri Penerangan: Posisi Kami Tetap Mendukung Palestina

SELASA, 25 MEI 2021 | 07:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Bangladesh untuk menghapus klausul pembatasan perjalanan ke Israel mendapat kritik tajam, terutama karena dilakukan saat negara Yahudi itu baru saja melakukan agresi militer ke Palestina.

Kritikan salah satunya datang Sekretaris Jenderal oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir. Dia menyebut keputusan pemerintah untuk menghapus kata-kata 'Israel' dari paspor sebagai posisi yang tidak berprinsip.

Pada konferensi pers, dia mengklaim bahwa pemerintah mengubah larangan dokumen perjalanan pada saat pasukan Israel secara brutal menyerang warga Palestina.


"Pemerintah melakukan perubahan untuk menenangkan kekuatan eksternal," ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Senin (24/5).


Sebelumnya, Bangladesh pada Senin (24/5) memutuskan untuk mencabut klausul pembatasan perjalanan warganya ke Israel. Mengutip kebutuhan untuk menjunjung standar internasional, pemerintah baru-baru ini menghapus kata 'paspor ini berlaku kecuali untuk Israel'.

Sementara, Menteri Penerangan Hasan Mahmud mengatakan kepada wartawan di ibu kota Dhaka bahwa "perubahan paspor baru-baru ini dibuat sejalan dengan hukum internasional, dan tidak ada yang bisa membuat Israel bersukacita dalam hal ini."

Dia mengatakan bahwa apa pun yang tertulis di paspor, kunjungan bersama tetap dilarang.

“Kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan ini akan tetap sama di masa depan. Israel akan dilarang atau ditutup untuk warga negara Bangladesh dan akan sama bagi orang-orang dengan paspor Israel untuk bepergian ke Bangladesh,” katanya.

Dia juga menegaskan kembali sikap Bangladesh terhadap rakyat Palestina, dengan mengatakan bahwa posisinya di Israel telah menjadi lebih terintegrasi dengan agresi baru-baru ini terhadap orang-orang Palestina yang tidak bersalah.

Sejak negara mayoritas Muslim Asia Selatan itu berdiri pada tahun 1971, negara itu secara terbuka menegaskan posisinya yang mendukung Palestina dan melawan penindasan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Bakom RI Gandeng Homeless Media Perluas Komunikasi Pemerintah

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:17

Bakom Rangkul Homeless Media, Komisi I DPR: Layak Diapresiasi tetapi Tetap Harus Diawasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:12

Israel Kucurkan Rp126 Triliun demi Pulihkan Citra Global yang Kian Terpuruk

Kamis, 07 Mei 2026 | 14:11

Teguh Santosa: Nuklir Jangan Dijadikan Alat Tawar Politik Global

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:55

AS-Iran di Ambang Kesepakatan Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:34

LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet Merah Putih Masih Tahap Verifikasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:22

Apa Itu Homeless Media Dan Mengapa Populer Di Era Digital Saat Ini

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

Tangguh di Level 7.117, IHSG Menguat 0,36 Persen di Sesi I

Kamis, 07 Mei 2026 | 13:13

China dan Iran Gelar Pertemuan Penting Bahas Situasi Timur Tengah

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:46

Industri Film Bisa jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kamis, 07 Mei 2026 | 12:15

Selengkapnya