Pasukan militer Mali dilaporkan menangkap presiden sementara, perdana menteri dan menteri pertahanan negara itu. Mereka dibawa ke pangkalan militer pada Senin (24/5) waktu setempat.
Pengawalan militer menemani Presiden Bah N'Daw yang memimpin pemerintahan transisi, bersama dengan Perdana Menteri Moctar Ouane dan Menteri Pertahanan Souleymane Doucoure ke kamp militer Kati yang terletak 15 kilometer (9 mil) barat laut ibu kota Bamako, demikian dilaporkan outlet media pan-Afrika Jeune Afrique, mengutip sumber-sumber diplomatik.
Penangkapan terjadi hanya beberapa jam setelah penunjukan pemerintahan baru menyusul konsultasi antara N'Daw dan kelompok masyarakat sipil. Pertemuan tersebut mendahului pengunduran diri awal bulan ini dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Ouane, yang diangkat kembali oleh N'Daw untuk membentuk pemerintahan baru.
Menyusul laporan lokal tentang peningkatan aktivitas militer tersebut, Kedutaan Besar Turki di Bamako menyarankan warga negara mereka yang berada di negara itu untuk berhati-hati dan tidak pergi ke luar kecuali diperlukan.
Kedutaan Besar AS juga melaporkan peningkatan aktivitas militer di Bamako dan mendorong orang Amerika untuk menghindari perjalanan yang tidak penting di dalam kota dan memantau media lokal untuk pembaruan.
Misi Stabilisasi Terpadu Multidimensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mali (MINUSMA) menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat dari presiden dan perdana menteri.
Kelompok tersebut juga memperingatkan bahwa "mereka yang menahan mereka akan dimintai pertanggungjawaban" dan "harus memastikan integritas mereka yang ditahan.â€
"Kami mengikuti peristiwa dengan cermat dan tetap berkomitmen untuk mendukung transisi. Kami menyerukan ketenangan," tulisnya di Twitter, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Selasa (25/5).
"Tindakan buruk yang diambil hari ini membawa risiko melemahkan mobilisasi komunitas internasional yang mendukung Mali," kata komite pemantau transisi lokal dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh media Turki.
