Gubernur Jatim saat kunker ke Proolinggo, Jawa Timur/Ist
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau secara langsung proses bongkar muat ikan hasil tangkap di PPP Mayangan, Kota Probolinggo, Senin (24/5).
Kunjungan Khofifah untuk mengetahui tingkat utilitas dan maksimalisasi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) hasil ikan tangkap oleh para nelayan di tengah pandemi Covid-19.
PPP Mayangan Probolinggo ini sendiri merupakan salah satu UPT Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Pemprov Jatim.
Khofifah berharap adanya maksimalisasi daya guna pada PPP Mayangan dengan bersinergi bersama Tempat Pelelangan Ikan (TPI) milik Pemkot Probolinggo.
Langkah itu sejalan dengan ikhtiar Pemprov Jatim untuk terus melaksanakan program yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Jatim.
Dijelaskan Khofifah, sektor perikanan di Jatim termasuk dalam tiga besar komoditas ekspor.
Meski pandemi telah melanda Indonesia setahun lebih, Khofifah mengungkapkan sektor perikanan tetap bertahan menjadi sektor andalan.
"Nilai tukar nelayan juga positif. Dan yang sangat penting sektor perikanan ini padat karya. Jadi ibaratnya kalau APBD digunakan untuk pembenahan di sini, perbaikan di sini, akan memberikan percepatan break event point dan manfaat yang besar bagi masyarakat,†urai orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Khofifah menambahkan, maksimalisasi utilitas PPP Mayangan ini penting karena di saat pandemi nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN) tumbuh positif di Jatim.
Maksud Khofifah, sektor perikanan tetap tumbuh positif saat pandemi Covid.
Hal ini juga senada yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bahwa dari NTN yang tumbuh positif, ditemukan bahwa ekspor atau permintaan pasar luar negeri terhadap ikan tangkap cukup tinggi.
Berdasarkan data BPS Jatim, NTN Jatim bulan Januari 2021 naik 0,35 persen dari 96,26 di bulan Desember 2020 menjadi 96,60 di bulan Januari 2021.
Kenaikan ini disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 0,58 persen, lebih besar daripada indeks harga yang dibayar nelayan yang naik sebesar 0,23 persen.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, beberapa langkah dalam hal maksimalisasi utilitas dapat dilakukan.
Pertama, maksimalisasi dengan pengerukan dilakukan hingga breakwater. Hal ini untuk mengurangi dampak pendangkalan pada PPP Mayangan.
Kedua, tambahan gedung untuk bongkar muat agar lebih representatif khususnya di saat hujan dan ketiga akses listrik yang lebih mencukupi khususnya saat bongkar muat.
“Kalau dulu kemungkinan terjadi pendangkalan 5 tahun sekali, sekarang rupanya pendangkalan 2 tahun sekali. Karenanya, maksimalisasi kemungkinan kapal bisa merapat menjadi berkurang jika tidak dilakukan pengerukan sampai breakwater,†jelasnya.
