Jepang menyerahkan sebuah kapal pengawas perikanan bernama Shirahagi-maru kepada Indonesia untuk meningkatkan pengawasan perikanan/Repro
Jepang menyerahkan sebuah kapal pengawas perikanan bernama Shirahagi-maru kepada Indonesia pada awal pekan ini (Senin, 24/5). Kapal ini akan bertugas untuk membantu Indonesia meningkatkan kapasitas pengawasan perikanan serta dan pembinaan industri perikanan yang lebih baik.
Prosesi serah-terima kapal pengawas perikanan itu sendiri ditandatangani oleh Dutabesar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI Abdul Kadir Jailani di Jakarta.
Penyerahan kapal pengawas perikanan itu dilakukan oleh Jepang karena peduli dengan sektor perikanan di Indonesia yang belakangan ini mengalami kerugian akibat penangkapan ikan ilegal yang semakin marak terjadi. Masalah ini merupakan tantangan di bidang pengembangan pulau-pulau terluar dan industri perikanan di Indonesia, yang harus segera diatasi.
"Namun demikian, Indonesia belum memiliki kapal pengawas perikanan yang mampu mengawasi perairan jauh dari pesisir pantai. Mengingat keadaan ini, Jepang telah menyerahkan sebuah kapal pengawas perikanan milik Badan Perikanan Jepang kepada Indonesia berdasarkan Pertukaran nota yang ditandatangani pada Februari 2020 yang lalu," begitu bunyi keterangan yang dimuat di situs resmi Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.
Diharapkan bahwa dengan diserahkannya kapal pengawas perikanan itu, selain untuk meningkatkan kapasitas pengawasan perikanan di Indonesia, juga dapat mewujudkan kestabilan sosial ekonomi serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Di samping penyerahan kapal pengawas perikanan tersebut, Jepang telah bekerjasama dalam pengembangan sektor perikanan di pulau-pulau terluar melalui bantuan terhadap pembenahan pelabuhan perikanan dan pasar di enam pulau antara lain Sabang, Natuna, Morotai, Moa, Biak, dan Saumlaki.
Kerjasama kali ini juga akan mendorong, baik kerjasama bilateral di kawasan sekitar Laut Sulu dan Laut Sulawesi, maupun terwujudkannya “Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka†melalui perbaikan kapasitas penegakan hukum di laut.
