Wacana pemerintah untuk melaksanakan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II mendapat kritik dari sejumlah aktivis oposisi.
Kebijakan tersebut dinilai melonggarkan kewajiban membayar pajak bagi orang kaya, sehingga kontradiktif dengan rencana pemerintahan Jokowi menaikkan pajak untuk berbagai tingkat penghasilan termasuk yang berpenghasilan rendah.
Wakil Ketua Umum DPP Prima (Partai Rakyat Adil Makmur) Alif Kamal mengkritik keinginan pemerintah untuk menambahkan klausul soal tax amnesty dalam rencana revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Baginya, rencana tersebut menciderai rasa keadilan masyarakat bawah.
"
Tax amnesty adalah pengampunan terhadap kriminal pajak. Orang kaya yang harusnya bayar pajak sesuai dengan aturan, malah diberi kelonggaran. Ini seperti berunding dengan maling," kata Alif kepada redaksi, Senin (24/1).
Lebih lanjut, aktivis asal Sulawesi Selatan itu menganggap tax amnesty dan serangkaian kebijakan kontroversial belakangan ini sebagai jurus pamungkas pemerintah dalam menutupi kas negara yang kosong.
Jika pemerintah benar-benar kesulitan untuk menaikkan pendapatan dan menambal defisit anggaran, Alif meminta agar kepala pemerintahan mengatakannya secara jujur kepada publik.
"Jika sudah tidak bisa berbuat banyak, mending mengembalikan mandat, (bilang) bahwa kami sudah tidak mampu menjalankan pemerintahan," lanjutnya.
Dalam waktu berdekatan, aktivis politik Haris Rusly Moti melalui akun twitter @motizenchannel mencuitkan kegelisahannya pada sengkarut masalah ekonomi yang dinilainya kian buruk.
"Sobat, kebijakan
tax amnesty jilid 2, tarif layanan di bank BUMN yang manipulatif, kebijakan kolonialis PPn & kasus Garuda adalah alarm keadaan ekonomi negara yg kontraksi, pendarahan & berpotensi keguguran," cuit Haris, Minggu (23/5), kemarin.
Menurut Haris, situasi resesi yang diperparah dampak pandemi saat ini bisa berakibat pada jatuhnya pemerintahan.
"Situasi
Post Covid memperparah virus resesi yang bisa bikin @jokowi ambruk," pungkasnya dalam cuitan itu.
