Berita

Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

Data BPJS Kesehatan Diduga Bocor, PAN Sindir Mangkraknya RUU Perlindungan Data Pribadi

MINGGU, 23 MEI 2021 | 20:48 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

BPJS Kesehatan didesak untuk bersikap terbuka soal dugaan kebocoran data kepesertaan yang viral dijual ke forum online 'Raid Forums'.

Pasalnya, kebocoran data sangat merugikan para peserta dan berbahaya karena bisa disalahgunakan secara tidak bertanggung jawab.

"Data itu kan harus disimpan secara rapi. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Apalagi data tersebut konon diperjualkan yang arahnya adalah keuntungan finansial temporal," kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, Minggu (23/5).


Seharusnya, kata dia, data kepesertaan yang berisi banyak informasi tidak boleh diketahui publik. Terlebih data BPJS Kesehatan mengandung rekam medis peserta. Belum lagi adanya data alamat hingga nomor induk kependudukan (NIK) yang sangat riskan disalahgunakan.

Saleh pun mencontohkan pentingnya NIK sebagai syarat mendaftarkan kartu telepon seluler. NIK adalah data yang sangat dirahasiakan untuk pengamanan nomor telepon dari upaya penyalahgunaan dan kejahatan.

"Nah, ini ada ratusan juta data yang bocor. Pastilah dimanfaatkan lebih luas. Dan itu berbahaya sekali bagi keamanan nasional. Ini tidak main-main, pemerintah harus serius menanganinya," tegasnya.

Dalam konteks ini, Saleh mengingatkan pentingnya RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan. UU ini nanti diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat luas.

"RUU Perlindungan Data Pribadi ini sejak awal kan diarahkan untuk hal seperti ini. Sekarang malah sudah ada kebocoran. Sementara UU-nya belum disahkan," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya