Berita

Lambang KPK/Net

Politik

Isu 75 Pegawai KPK "Disingkirkan" Karena Taliban Akhirnya Terpatahkan

MINGGU, 23 MEI 2021 | 08:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Isu Taliban hingga Islam radikal yang terus seolah dikembangkan sebagai alasan 75 pegawai KPK "disingkirkan" lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akhirnya terbantahkan. Ini lantaran dari 75 nama tersebut, ada 9 pegawai yang tidak beragama Islam.

"Pertanyaaannya kan selama ini, oh ini paling golongan taliban, kadrun nih, radikal Islam. Faktanya adalah, dari 75 itu yang Nasrani 7 orang, yang Buddha 1 orang, yang Hindu 1 orang," beber Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono dalam diskusi daring bertema 'KPK dan Perlawanan Balik Koruptor', yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Sabtu (22/5).

Secara lantang, Giri membeberkan nama-nama non Islam yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk alih status pegawai KPK menjadi aparatus sipil negara (ASN) tersebut.


Pertama, Giri menyebut nama Andre Nainggolan selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan yang sedang menangani kasus korupsi pengadaan Bansos COVID-19.

Selanjutnya adalah Kasatgas Diklat, Hotman Tambunan; Kabag Perencanaan Biro Hukum, Rasamala Aritonang; Penyidik, H Nababan; Fungsional Biro Hukum, T Simanjuntak; Fungsional Biro SDM, SF Siahaan; serta Fungsional Peran Serta Masyarakat, Benedictus Siumlala.

Ketujuh pegawai ini beragama nasrani. Sementara dua lainnya adalah seorang penyelidik, Rieswin beragama Buddha dan Fungsional Pengaduan Masyarakat berinisial IVK beragama Hindu.

Diurai Giri bahwa Andre Nainggolan merupakan kepala satgas yang sedang menangani kasus bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menyiduk mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara yang berasal dari PDI Perjuangan

Sementara Hotman Tambunan, sambungnya merupakan salah satu pegawai yang melakukan gugatan ke pimpinan KPK era Agus Rahardjo karena dugaan dipindahtugaskan secara tidak demokratis.

“Dia udah pasti menang itu di pengadilan, tapi enggak di-acc (TWK),” urainya.

Giri juga menekankan bahwa di antara mereka yang tidak lolos itu ada pegawai senior yang penting bagi KPK. Namanya, Rasamala Aritonang.

Selain paling diandalkan, Rasamala merupakan pegawai yang selalu diajak pimpinan untuk bertemu dengan presiden.

“Kalau ketemu Presiden, itu lima pimpinan, orang keenamnya adalah Rasamala. Kemudian ada penyidik," jelasnya.

"Jadi, teori tentang ini mereka taliban, kadrun, radikal Islam, terpatahkan," tegasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

UPDATE

DPR Dukung Pasutri Gugat Aturan Kuota Internet Hangus ke MK

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:51

Partai Masyumi: Integritas Lemah Suburkan Politik Ijon

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:28

Celios Usulkan Efisiensi Cegah APBN 2026 Babak Belur

Jumat, 02 Januari 2026 | 23:09

Turkmenistan Legalkan Kripto Demi Sokong Ekonomi

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:39

Indonesia Kehilangan Peradaban

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:18

Presiden Prabowo Diminta Masifkan Pendidikan Anti Suap

Jumat, 02 Januari 2026 | 22:11

Jalan dan Jembatan Nasional di 3 Provinsi Sumatera Rampung 100 Persen

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:55

Demokrat: Diam Terhadap Fitnah Bisa Dianggap Pembenaran

Jumat, 02 Januari 2026 | 21:42

China Hentikan One Child Policy, Kini Kejar Angka Kelahiran

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:44

Ide Koalisi Permanen Pernah Gagal di Era Jokowi

Jumat, 02 Januari 2026 | 20:22

Selengkapnya