Berita

Lambang KPK/Net

Politik

Isu 75 Pegawai KPK "Disingkirkan" Karena Taliban Akhirnya Terpatahkan

MINGGU, 23 MEI 2021 | 08:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Isu Taliban hingga Islam radikal yang terus seolah dikembangkan sebagai alasan 75 pegawai KPK "disingkirkan" lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) akhirnya terbantahkan. Ini lantaran dari 75 nama tersebut, ada 9 pegawai yang tidak beragama Islam.

"Pertanyaaannya kan selama ini, oh ini paling golongan taliban, kadrun nih, radikal Islam. Faktanya adalah, dari 75 itu yang Nasrani 7 orang, yang Buddha 1 orang, yang Hindu 1 orang," beber Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono dalam diskusi daring bertema 'KPK dan Perlawanan Balik Koruptor', yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Sabtu (22/5).

Secara lantang, Giri membeberkan nama-nama non Islam yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam TWK yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk alih status pegawai KPK menjadi aparatus sipil negara (ASN) tersebut.

Pertama, Giri menyebut nama Andre Nainggolan selaku Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) penyidikan yang sedang menangani kasus korupsi pengadaan Bansos COVID-19.

Selanjutnya adalah Kasatgas Diklat, Hotman Tambunan; Kabag Perencanaan Biro Hukum, Rasamala Aritonang; Penyidik, H Nababan; Fungsional Biro Hukum, T Simanjuntak; Fungsional Biro SDM, SF Siahaan; serta Fungsional Peran Serta Masyarakat, Benedictus Siumlala.

Ketujuh pegawai ini beragama nasrani. Sementara dua lainnya adalah seorang penyelidik, Rieswin beragama Buddha dan Fungsional Pengaduan Masyarakat berinisial IVK beragama Hindu.

Diurai Giri bahwa Andre Nainggolan merupakan kepala satgas yang sedang menangani kasus bansos. Dalam perkara ini, KPK telah menyiduk mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara yang berasal dari PDI Perjuangan

Sementara Hotman Tambunan, sambungnya merupakan salah satu pegawai yang melakukan gugatan ke pimpinan KPK era Agus Rahardjo karena dugaan dipindahtugaskan secara tidak demokratis.

“Dia udah pasti menang itu di pengadilan, tapi enggak di-acc (TWK),” urainya.

Giri juga menekankan bahwa di antara mereka yang tidak lolos itu ada pegawai senior yang penting bagi KPK. Namanya, Rasamala Aritonang.

Selain paling diandalkan, Rasamala merupakan pegawai yang selalu diajak pimpinan untuk bertemu dengan presiden.

“Kalau ketemu Presiden, itu lima pimpinan, orang keenamnya adalah Rasamala. Kemudian ada penyidik," jelasnya.

"Jadi, teori tentang ini mereka taliban, kadrun, radikal Islam, terpatahkan," tegasnya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Pilkada Serentak 2024 Dinodai Politik Uang

Kamis, 28 November 2024 | 12:10

AS Desak Ukraina Rekrut Remaja Usia 18 Tahun untuk Perang

Kamis, 28 November 2024 | 11:58

Rupiah Menguat Pasca Pilkada Serentak 2024

Kamis, 28 November 2024 | 11:55

Warga Lebanon Pulang ke Rumah Pasca Israel-Hizbullah Gencatan Senjata

Kamis, 28 November 2024 | 11:33

KPK-Kantor Staf Presiden Perkuat Budaya Antikorupsi

Kamis, 28 November 2024 | 11:21

Setelah Netanyahu, ICC Segera Tangkap Junta Myanmar

Kamis, 28 November 2024 | 11:15

Senator Jakarta Ajak Umat Islam Hadiri Reuni Akbar 212

Kamis, 28 November 2024 | 11:11

Pilihan Bijak Kenaikan PPN 12 Persen Ditunda

Kamis, 28 November 2024 | 10:57

Kolaborasi Polisi Maroko-Spanyol Sukses Bongkar Jaringan ISIS di Sahel

Kamis, 28 November 2024 | 10:57

Rupiah Dibuka Menguat Rp15.856 per Dolar Pasca Pilkada

Kamis, 28 November 2024 | 10:41

Selengkapnya