Berita

Ilustrasi/Net

Politik

IPS: Survei Opini Publik Jangan Terkesan Dagangan Nama Yang Ingin Diorbitkan

MINGGU, 23 MEI 2021 | 02:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Survei opini publik saat ini sering dijadikan sebagai alat untuk memotret opini kekinian dalam berbagai bidang. Baik politik, ekonomi, maupun sosial.

Namun dalam melakukan survei tentu harus memiliki ilmu tentang teknik sampling yang mumpuni. Termasuk dalam membuat aneka pertanyaan harus diuji validitas dan reabilitasnya, agar hasilnya akurat. Paling tidak mendekati kondisi sesungguhnya.

Demikian dijelaskan Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS), Arman Salam, melalui keterangannya, Sabtu (22/5).  


Melakukan kombinasi figur-figur capres untuk diuji, menurut Arman, sah sah saja. Namun dalam konteks analisis, perlu ditegaskan jika figur tersebut telah disegmentasikan.

"Dalam survei simulasi seperti itu biasa untuk melihat pola peralihan suara, tetapi dalam memberikan informasi kepada publik terkait figur potensial capres tampaknya tidak banyak diberikan. Malah terkesan sebagai dagangan nama yang ingin diorbitkan," papar alumnnus Statistika IPB ini.

Jika bicara calon presiden, sebaiknya semua nama potensial dari semua latar belakang calon harus dimasukan. Karena siapapun berpeluang mancalonkan.

Jika diparsialkan, lanjut Arman, bisa jadi Tukul Arwana masuk 5 besar calon presiden, jika pertanyaan dibatasi. Misalnya 'dari pelawak kondang di Indonesia siapa yang dipilih ibu atau bapak menjadi presiden 2024'.

Survei terakhir IPS terkait capres dari latar belakang menteri Jokowi, Prabowo dan Sandiaga Uno berada jauh di atas meninggalkan yang lain.

"Namun jika semua figur yang berpotensi dari berbagai latar belakang baik pimpinan partai, kepala daerah, politisi, militer, akademisi, maupun menteri-menteri, maka nama Prabowo, Anies,  Ganjar, dan Ridwan Kamil masih sengit di papan atas," pungkas Arman.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Bos Exxon Prediksi Harga Minyak Bakal Lebih Meledak

Sabtu, 02 Mei 2026 | 14:21

SSMS Bagikan Dividen Rp800 Miliar dari Laba 2025

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:51

Postidar Kecam Video Diduga Pernyataan Amien Rais soal Sekkab Teddy

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:18

Bank Dunia Proyeksikan Harga Emas dan Perak Turun pada 2027

Sabtu, 02 Mei 2026 | 13:00

Hardiknas 2026, Komisi X DPR Ingin Pendidikan Berkualitas Merata ke Pelosok

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:37

Polda Metro Pulangkan 101 Orang yang Diamankan Saat May Day

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:30

China Minta PBB Tinjau Ulang Rencana Penarikan Pasukan UNIFIL dari Lebanon

Sabtu, 02 Mei 2026 | 12:21

Ratusan Demonstran Ditangkap dalam Aksi Hari Buruh di Turki

Sabtu, 02 Mei 2026 | 11:17

Komisi III DPR: Pemberantasan Narkoba Tak Boleh Kendor!

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:59

Yen Bergolak: Intervensi Jepang Paksa Dolar AS Rasakan Kerugian Mingguan Terburuk

Sabtu, 02 Mei 2026 | 10:41

Selengkapnya