Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pemerintah Diingatkan, Penanganan Pandemi Jangan Sampai Lukai Demokrasi

SABTU, 22 MEI 2021 | 20:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sejumlah tokoh intelektual dan aktivis turut memberi perhatian terhadap demokrasi dan upaya penanganan pandemi Covid-19 yang masih melanda di Tanah Air.

Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho mengingatkan pentingnya kohesivitas bangsa dalam menghadapi pandemi dan krisis.

“Di situasi pandemi, semua negara berupaya mencari formula untuk bersatu menghadapi dan melewati situasi krisis, tekanan diubah menjadi opportunity. Penting untuk para pemimpin menemukan formula yang tepat dan baik untuk konteks Indonesia," kata Dimas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5).


Namun demikian, ia mewanti-wanti kepada pemerintah agar dalam menghadapi pandemi dan krisis tidak sampai melukai komitmen demokratisasi dan kebebasan sipil.

Soal demokrasi, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias menyoroti adanya kecenderungan penurunan demokrasi dalam respons negara menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu ditandai dengan antara lain ancaman kebebasan berpendapat.

“Adanya penurunan yang serius terhadap tingkat demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejumlah indikator terjadi penurunan pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 indeks kebebasan sipil Indonesia hanya mendapatkan skor 5,59," jelas Bayu.

Sejauh ini, kebijakan penanganan pandemi dinilai minim partisipasi publik. Namun hal itu dapat dipahami karena situasi pandemi membutuhkan respons cepat negara.

"Yang harus dilihat secara kritis adalah, jangan sampai kebijakan sentralistik dimanfaatkan sejumlah pihak membungkam oposisi dan masyarakat sipil," sambungnya.

Di sisi lain, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menyoroti pilihan dan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat pasca pandemi. Salah satunya mentranformasi ekonomi dari yang berbasis SDA menjadi innovation based dan export oriented.

"Dengan kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi, diharapkan pemerintah mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan produk dan jasa alternatif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif," kata Berly.

Berly pun mengajak para intelektual dan kekuatan masyarakat untuk segera bergerak bersama, khususnya di masa pandemi seperti saat ini.

"Kita kawal komitmen kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial secara bersama. Momen urgensinya sudah tiba, saatnya konsolidasi dan melakukan pergerakan," tutupnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

UPDATE

Penumpang Kereta Bandara Tembus 6,2 Juta Pelanggan Hingga Mei 2026

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:20

Fantastis! Harta Menteri dari PAN Trenggono Melejit Setengah Triliun dalam Setahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:15

Prabowo Dorong WNI Masuk Pasar Kerja Teknologi Jerman

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:11

Warna-warni Kendaraan Hias Meriahkan Perayaan 1 Muharam

Selasa, 16 Juni 2026 | 14:10

Oktasari: Kritik Boleh, Tapi Jangan Abaikan Kerja Pemerintah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:46

Prabowo Sampaikan Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Belum Lapor LHKPN 2025, Mendes Yandri Punya Harta Rp20,95 Miliar Saat Awal Menjabat

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:20

Israel Masih Tak Terima Rencana Damai Iran-AS

Selasa, 16 Juni 2026 | 13:12

Kekayaan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Naik 83 Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:52

Universitas Binawan Buka Akses Penyetaraan Kualifikasi Nakes Indonesia di Uni Eropa

Selasa, 16 Juni 2026 | 12:44

Selengkapnya