Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Pemerintah Diingatkan, Penanganan Pandemi Jangan Sampai Lukai Demokrasi

SABTU, 22 MEI 2021 | 20:52 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sejumlah tokoh intelektual dan aktivis turut memberi perhatian terhadap demokrasi dan upaya penanganan pandemi Covid-19 yang masih melanda di Tanah Air.

Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho mengingatkan pentingnya kohesivitas bangsa dalam menghadapi pandemi dan krisis.

“Di situasi pandemi, semua negara berupaya mencari formula untuk bersatu menghadapi dan melewati situasi krisis, tekanan diubah menjadi opportunity. Penting untuk para pemimpin menemukan formula yang tepat dan baik untuk konteks Indonesia," kata Dimas dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/5).


Namun demikian, ia mewanti-wanti kepada pemerintah agar dalam menghadapi pandemi dan krisis tidak sampai melukai komitmen demokratisasi dan kebebasan sipil.

Soal demokrasi, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Bayu Dardias menyoroti adanya kecenderungan penurunan demokrasi dalam respons negara menghadapi pandemi Covid-19. Hal itu ditandai dengan antara lain ancaman kebebasan berpendapat.

“Adanya penurunan yang serius terhadap tingkat demokrasi di Indonesia. Berdasarkan sejumlah indikator terjadi penurunan pada lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 indeks kebebasan sipil Indonesia hanya mendapatkan skor 5,59," jelas Bayu.

Sejauh ini, kebijakan penanganan pandemi dinilai minim partisipasi publik. Namun hal itu dapat dipahami karena situasi pandemi membutuhkan respons cepat negara.

"Yang harus dilihat secara kritis adalah, jangan sampai kebijakan sentralistik dimanfaatkan sejumlah pihak membungkam oposisi dan masyarakat sipil," sambungnya.

Di sisi lain, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Berly Martawardaya menyoroti pilihan dan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat pasca pandemi. Salah satunya mentranformasi ekonomi dari yang berbasis SDA menjadi innovation based dan export oriented.

"Dengan kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi, diharapkan pemerintah mampu mendorong masyarakat untuk mengembangkan produk dan jasa alternatif yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan inklusif," kata Berly.

Berly pun mengajak para intelektual dan kekuatan masyarakat untuk segera bergerak bersama, khususnya di masa pandemi seperti saat ini.

"Kita kawal komitmen kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial secara bersama. Momen urgensinya sudah tiba, saatnya konsolidasi dan melakukan pergerakan," tutupnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya