Berita

Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking/Net

Dunia

Terus Membandel, AS Kembali Sanksi Dua Pejabat Houthi

JUMAT, 21 MEI 2021 | 06:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking, mengatakan bahwa negaranya akan memberi sanksi kepada dua pejabat Houthi atas peran utama mereka dalam serangan di Marib Yaman.

Lenderking mengatakan hal itu dalam sebuah wawancara bersama media, Kamis (20/5) waktu setempat. Ini menjadi pertanda baru frustasinya Washington atas sikap tidak positif yang ditunjukkan kelompok yang didukung Iran itu.

"Amerika Serikat tidak puas dengan tindakan Houthi," kata Lenderking kepada wartawan selama panggilan telepon, seperti dikutip dari Al-Arabiya.


Lenderking, yang telah melakukan lima perjalanan ke kawasan itu sejak ditunjuk oleh Biden, mengatakan bahwa AS menjatuhkan sanksi kepada kedua pejabat tersebut untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Washington "memang memiliki pengungkit untuk menekan."

Selama perjalanan terakhir diplomat AS ke wilayah tersebut, Houthi menolak untuk bertemu dengan Utusan Khusus PBB Martin Griffiths.  

Lenderking, sekali lagi, memarahi kelompok tersebut karena menolak pertemuan. Ditanya apakah dia bertemu dengan Houthis, Lenderking tidak mengatakan kapan pertemuan terakhirnya dengan kelompok yang sebelumnya ditunjuk masuk sebagai golongan teroris.

"Seperti yang Anda ketahui, kami telah bertemu dengan Houthi selama bertahun-tahun, pada sejumlah kesempatan dan pada level yang berbeda," katanya.

"Yang pasti, tidak ada batasan dari administrasi dalam pertemuan saya dengan mereka, dan saya menganggap keterlibatan yang konstruktif itu," jelas Lenderking.

Meskipun AS 'keluar dari jalannya' untuk mengirim sinyal kuat ke Houthi bahwa mereka ingin menjadi konstruktif di Yaman, Lenderking menyuarakan rasa frustrasinya dengan perilaku kelompok tersebut.

"Houthi tidak menang di Marib," katanya, merujuk pada serangan kelompok itu di salah satu benteng terakhir pemerintah Yaman di utara.

"Jika tidak ada serangan, jika ada komitmen untuk perdamaian, jika semua pihak muncul untuk berurusan secara konstruktif dengan utusan PBB, tidak perlu ada penunjukan (sanksi)," kata Lenderking.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya