Berita

Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking/Net

Dunia

Terus Membandel, AS Kembali Sanksi Dua Pejabat Houthi

JUMAT, 21 MEI 2021 | 06:53 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Utusan Khusus AS untuk Yaman, Tim Lenderking, mengatakan bahwa negaranya akan memberi sanksi kepada dua pejabat Houthi atas peran utama mereka dalam serangan di Marib Yaman.

Lenderking mengatakan hal itu dalam sebuah wawancara bersama media, Kamis (20/5) waktu setempat. Ini menjadi pertanda baru frustasinya Washington atas sikap tidak positif yang ditunjukkan kelompok yang didukung Iran itu.

"Amerika Serikat tidak puas dengan tindakan Houthi," kata Lenderking kepada wartawan selama panggilan telepon, seperti dikutip dari Al-Arabiya.


Lenderking, yang telah melakukan lima perjalanan ke kawasan itu sejak ditunjuk oleh Biden, mengatakan bahwa AS menjatuhkan sanksi kepada kedua pejabat tersebut untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Washington "memang memiliki pengungkit untuk menekan."

Selama perjalanan terakhir diplomat AS ke wilayah tersebut, Houthi menolak untuk bertemu dengan Utusan Khusus PBB Martin Griffiths.  

Lenderking, sekali lagi, memarahi kelompok tersebut karena menolak pertemuan. Ditanya apakah dia bertemu dengan Houthis, Lenderking tidak mengatakan kapan pertemuan terakhirnya dengan kelompok yang sebelumnya ditunjuk masuk sebagai golongan teroris.

"Seperti yang Anda ketahui, kami telah bertemu dengan Houthi selama bertahun-tahun, pada sejumlah kesempatan dan pada level yang berbeda," katanya.

"Yang pasti, tidak ada batasan dari administrasi dalam pertemuan saya dengan mereka, dan saya menganggap keterlibatan yang konstruktif itu," jelas Lenderking.

Meskipun AS 'keluar dari jalannya' untuk mengirim sinyal kuat ke Houthi bahwa mereka ingin menjadi konstruktif di Yaman, Lenderking menyuarakan rasa frustrasinya dengan perilaku kelompok tersebut.

"Houthi tidak menang di Marib," katanya, merujuk pada serangan kelompok itu di salah satu benteng terakhir pemerintah Yaman di utara.

"Jika tidak ada serangan, jika ada komitmen untuk perdamaian, jika semua pihak muncul untuk berurusan secara konstruktif dengan utusan PBB, tidak perlu ada penunjukan (sanksi)," kata Lenderking.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya