Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

UE Teken Kontrak Baru Vaksin Pfizer-BioNTech, Hongaria Pilih Keluar Dari Kesepakatan

JUMAT, 21 MEI 2021 | 06:29 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sebanyak 1,8 miliar dosis suntikan Covid-19 akan dibagikan kepada negara-negara Uni Eropa, kecuali Hongaria, setelah Badan eksekutif blok tersebut menyelesaikan kontrak vaksin yang ketiga dengan Pfizer dan BioNTech hingga 2023.

Komisi Eropa mengatakan, kontrak yang disepakati atas nama 27 negara UE awal bulan ini, akan memungkinkan pembelian 900 juta dosis suntikan yang disesuaikan dengan varian virus, dengan opsi untuk membeli ekstra 900 juta tembakan lagi.

Meskipun negara-negara UE setuju untuk melanjutkan strategi pembelian dosis secara kolektif, tidak demikian dengan Hongaria. Negara itu memutuskan keluar dari kesepakatan dan menjadi satu-satunya negara Uni Eropa yang menolak kesepakatan vaksin baru yang telah ditandatangani blok tersebut dengan Pfizer dan BioNTech.


Komisaris Kesehatan Uni Eropa Stella Kyriakides mengatakan, Hongaria tidak termasuk dalam kontrak.

"Semua negara anggota lainnya akan memiliki kesempatan untuk membeli vaksin di bawah kontrak baru, kecuali Hongaria," katanya seperti dikutip dari RL, Kamis (20/5).

Hongaria menggunakan vaksin dari China dan Rusia selain suntikan Barat. Sekitar 40 persen populasi Hongaria telah menerima setidaknya satu dosis vaksin, tingkat vaksinasi tertinggi kedua di UE.

Penandatanganan kontrak baru tersebut berlangsung kurang dari seminggu sebelum sidang pengadilan di Brussels yang saling tuduh antara UE dengan perusahaan farmasi AstraZeneca. UE menuding AstraZenecagagal memberikan jumlah dosis yang dijanjikan dari vaksinnya sendiri.

Komisi mengatakan bahwa kesepakatan dengan Pfizer-BioNTech menetapkan bahwa produksi dosis harus berbasis di UE dan komponen penting bersumber dari wilayah tersebut.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya