Berita

Ilustrasi

Dunia

Geram Pemerintah Indonesia Tolak Resolusi PBB, Amnesty International: Mana Komitmen Negara Memajukan HAM Di Dunia?

JUMAT, 21 MEI 2021 | 00:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penolakan pemerinta terhadap resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) soal kewajiban negara-negara untuk melindungi dan mencegah genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusian, dikecam Amnesty International.

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengaku geram dengan penolakan pemerintahan Indonesia atas resolusi PBB tersebut, khususnya terkait pelaksanaan tanggung-jawab untuk melindungi atas kejahatan HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah

“Kami menyayangkan sikap Indonesia yang menyatakan 'tidak' saat pemungutan suara di Sidang Umum PBB," ujar Usman Hamid dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (20/5).

"(Yaitu) terkait resolusi pelaksanaan Tanggungjawab Untuk Melindungi (Responsibility To Protect) atas situasi kejahatan yang tergolong amat serius di Palestina, Myanmar dan Suriah, terutama kejahatan terhadap kemanusiaan," sambungnya.

Menurut Usman Hamid, apa yang terjadi di Palestina, Myanmar dan juga Suriah merupakan jenis kejahatan yang terkait langsung dengan pelanggaran HAM berat, dan termasuk melanggar hukum Indonesia yang diatur di dalam UU 26/2000 tentang  Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Menurut Usman, sikap yang ditunjukkan Indonesia di forum internasional itu memperlihatkan rendahnya tingkat komitmen negara dalam memajukan dan melindungi HAM di dunia.

Dalam voting di PBB yang berlangsung pada 17-18 Mei, Indonesia sejajar dengan 14 negara lain yang memiliki reputasi rendah di bidang HAM.

“Indonesia diapresiasi karena memberikan perhatian atas situasi kemanusiaan di sana. Tetapi sayangnya tidak mau memberikan suara 'ya' untuk menghentikan pelanggaran HAM di Palestina, Myanmar dan Suriah melalui voting tersebut," tegas Usman Hamid.

The Responsibility to Protect (R2P) merupakan satu komitmen masyarakat dunia yang disetujui oleh semua negara anggota PBB pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia sejak 2005 lalu.

Melalui itu, para anggota dunia sepakat menangani serta mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional, yaitu genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Populer

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

Bang Yos: Makin Banyak yang Divaksin, Makin Banyak yang Terselamatkan

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:32

Sambangi Rumah Steven, Komandan Lanud TNI AU Merauke Berikan Seekor Babi dan Beras

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:42

Sadar dengan Jebakan Utang China, Pemerintahan Baru Samoa Urungkan Proyek BRI

Jumat, 30 Juli 2021 | 10:01

UPDATE

Tegas, Biden Janji Tidak Akan Politisir Kerja Intelijen

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:36

Ketua Komisi X Berharap Gresya/Apriyani Bawa Kado Indah Jelang HUT RI

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:17

Tegaskan Keputusan Ketua DPR, Komisi IX Fraksi Gerindra: Fasilitas Isoman di Hotel Telah Dibatalkan

Sabtu, 31 Juli 2021 | 14:16

Puan Warning Kondisi Pandemi RI: Belajar dari Pengalaman, Jangan Terulang Seperti Jawa-Bali Kemarin

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:58

Berpakaian Serba Hitam, Ratusan Orang Turun Ke Jalan Desak PM Muhyiddin Turun

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:52

Jokowi Ngaku Kecolongan Varian Delta, Alvin Lie: Akibat Saran Ahli Diabaikan tapi Utamakan TKA

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:43

Syarat Penerima BSU Tak Sesuai Kondisi Rill Penetapan PPKM Level 3-4, OPSI Desak Ida Fauziah Revisi Permenaker 16/2021

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:43

Istana: Berhentilah Berdebat Mengenai Lebih Penting Ekonomi atau Nyawa saat Pandemi

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:25

Bocoran Dokumen AS Soal Varian Delta: Perang Telah Berubah

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:25

Pimpinan Komisi VIII: Celah Penyelewengan Bansos Ada Pada DTKS yang Belum Baik

Sabtu, 31 Juli 2021 | 13:20

Selengkapnya