Berita

Gerakan Rakyat Jember (GRJ) memperingati Harkitnas di Bundaran DPRD Jember/Ist

Nusantara

Peringati Harkitnas, Rakyat Jember Ingatkan Papua Wajib Dipertahankan

KAMIS, 20 MEI 2021 | 21:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei tahun ini dirayakan berbeda oleh Gerakan Rakyat Jember (GRJ).

Sekitar 25 aktivis GRJ hari ini, Kamis (20/5) menggelar aksi unjuk rasa damai di bundaran DPRD Jember, Jawa Timur untuk menggelorakan semangat mempertahankan bumi Papua sebagai bagian dari kedaulatan NKRI.

Kordinator GRJ, Kostiono Musri dalam orasinya mengatakan, pihaknya mendesak TNI/Polri agar bertindak tegas atas gerakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang sudah semakin brutal.


"Tanah Papua merupakan kedaulatan NKRI yang wajib kita pertahankan, karenanya kita wajib melawan segala bentuk gerakan yang mengarah pada upaya memisahkan diri dari NKRI," tegasnya dalam aksi yang tetap menerapkan protokol kesehatan itu.

Kustiono lantas menyinggung peristiwa tertembaknya kepala badan intelijen daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Gusti Putu Dani Karya Nugraha oleh KKB di Kampoeng Dambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu (25/4) silam.

Menurutnya, peristiwa tersebut merupakan peringatan bagi bangsa Indonesia agar tidak membiarkan keberadaan KKB terus melancarkan upaya merongrong kedaulatan NKRI.

"Gerakan sparatis itu terus-menerus melancarkan berbagai upaya, baik membangun opini agitatif maupun melakukan serangan bersenjata, ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Mirisnya, KKB bukan saja menyasar militer dan polisi, namun juga telah menargetkan warga sipil secara membabi-buta.

"Saudara-saudara kami warga sipil Papua, yang mereka tidak bersenjata juga ikut menjadi sasaran kebiadaban mereka (KKB)," katanya.

Tak hanya itu, peringatakan Harkitnas ke-113 ini juga menjadi momentum bagi aparat untuk menindak tegas pihak-pihak yang jelas-jelas mendukung keberadaan gerakan sparatis di Papua, salah satunya keberadaan kelompok mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang kerap membangun opini negatif dengan menyudutkan pemerintah Indonesia.

"Jika TNI-Polri tidak bersikap, maka jangan salahkan kami akan mengambil tindakan," tandasnya.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya