Berita

Ketua DPR RI Puan Maharani/Net

Politik

Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,8 Persen Di 2022, Puan Maharani: Fundamental Ekonomi Harus Dibenahi

KAMIS, 20 MEI 2021 | 16:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (20/5). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan sejumlah kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan R-APBN 2022.

Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 persen dengan tingkat inflasi 2,0-4,0 persen.

Selain itu, diusulkan pula tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32-7,27 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.900-Rp 15.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 55-65 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari.


Sri Mulyani juga menambahkan penanganan Covid-19 tidak lantas membuat upaya perbaikan fundamental perekonomian jadi terabaikan.

Sri menyebut Indonesia memiliki sejumlah masalah struktural yang masih harus diatasi, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas rendah, serta birokrasi, institusi, dan regulasi yang tidak efisien, rumit, dan belum bebas dari korupsi.

Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut fundamental perekonomian memang harus dibenahi. Hanya, pihaknya berharap agar program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan penghasilan bagi rakyat juga menjadi prioritas dalam jangka pendek.

"Seluruh masalah struktural terkait SDM, produktivitas, hingga birokrasi memang mesti dibenahi. Namun, program-program yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penghasilan bagi rakyat secara langsung dan cepat juga harus diprioritaskan oleh pemerintah," kata Puan usai Paripurna, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (20/5).

Mantan Menko PMK itu menambahkan DPR RI mendorong pemerintah untuk memprioritaskan program pemulihan ekonomi dan sosial untuk dapat meningkatkan penerimaan keuangan negara.

"Selain itu, belanja pemerintah juga harus lebih efektif dan belanja non-prioritas mesti dipertajam. Tentu saja defisit dan utang harus dikendalikan dengan baik agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang masih memiliki ruang," ucap puan.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Presiden Prabowo Minta Fokus Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 28 Januari 2026 | 20:15

BMKG: Cuaca Ekstrem Efek Samping OMC adalah Kekeliruan Sains

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:58

Kasus Penjual Es Gabus di Kemayoran Disorot DPR

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:54

Berikut Tiga Kesimpulan RDPU DPR soal Kasus Hogi Minaya

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:35

Disanksi Disiplin, Serda Heri Minta Maaf dan Peluk Pedagang Es Gabus

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:29

Pemuda dan Aktivis Mahasiswa Ingin Dilibatkan dalam Tim Reformasi Polri

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:20

Raja Juli Pantas Masuk Daftar List Menteri yang Harus Diganti

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:04

Kacamata Kuda Hukum Positif

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:04

Thomas Djiwandono Tegaskan Tidak Ada Cawe-cawe Prabowo

Rabu, 28 Januari 2026 | 18:33

Lomba Menembak TSC Panglima Kopassus Cup 2026 Resmi Dibuka

Rabu, 28 Januari 2026 | 18:22

Selengkapnya