Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 5,8 Persen Di 2022, Puan Maharani: Fundamental Ekonomi Harus Dibenahi

Pemerintah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (20/5). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan sejumlah kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan R-APBN 2022.

Pemerintah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 persen dengan tingkat inflasi 2,0-4,0 persen.

Selain itu, diusulkan pula tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32-7,27 persen, nilai tukar rupiah Rp 13.900-Rp 15.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 55-65 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari.

Sri Mulyani juga menambahkan penanganan Covid-19 tidak lantas membuat upaya perbaikan fundamental perekonomian jadi terabaikan.

Sri menyebut Indonesia memiliki sejumlah masalah struktural yang masih harus diatasi, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, produktivitas rendah, serta birokrasi, institusi, dan regulasi yang tidak efisien, rumit, dan belum bebas dari korupsi.

Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut fundamental perekonomian memang harus dibenahi. Hanya, pihaknya berharap agar program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan penghasilan bagi rakyat juga menjadi prioritas dalam jangka pendek.

"Seluruh masalah struktural terkait SDM, produktivitas, hingga birokrasi memang mesti dibenahi. Namun, program-program yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dan penghasilan bagi rakyat secara langsung dan cepat juga harus diprioritaskan oleh pemerintah," kata Puan usai Paripurna, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (20/5).

Mantan Menko PMK itu menambahkan DPR RI mendorong pemerintah untuk memprioritaskan program pemulihan ekonomi dan sosial untuk dapat meningkatkan penerimaan keuangan negara.

"Selain itu, belanja pemerintah juga harus lebih efektif dan belanja non-prioritas mesti dipertajam. Tentu saja defisit dan utang harus dikendalikan dengan baik agar kapasitas fiskal APBN di masa yang akan datang masih memiliki ruang," ucap puan.