Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Harga Terlalu Mahal, PKS Minta Vaksin Gotong Royong Tidak Bebani Pekerja

RABU, 19 MEI 2021 | 14:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program vaksinasi dengan skema gotong royong sudah dimulai.

Vaksin gotong royong ini menetapkan harga tertingginya sebesar Rp 439.570 per dosis untuk satu orang sekali suntikan dan setiap orang diwajibkan dua kali suntik.

Harga vaksin itu dinilai anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher terlalu mahal.


Meski demikian, ia mengapresiasi program vaksin gotong royong tersebut.

"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan itu memberatkan pelaku UMKM,” tegas Netty, Rabu (19/5).

Menurutnya, jika vaksin gotong royong bertujuan untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini.

Mengingat Vaksinasi bertujuan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif.

“Jadi sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin  gotong royong. Jangan sampai vaksin gorong royong  hanya dapat diakses oleh  korporasi besar saja,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja.

Sementara itu UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasi program vaksin gotong di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.

"Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan  biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya,” katanya.

“Jangan sampai  hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong,” tegasnya menutup.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya