Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Harga Terlalu Mahal, PKS Minta Vaksin Gotong Royong Tidak Bebani Pekerja

RABU, 19 MEI 2021 | 14:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program vaksinasi dengan skema gotong royong sudah dimulai.

Vaksin gotong royong ini menetapkan harga tertingginya sebesar Rp 439.570 per dosis untuk satu orang sekali suntikan dan setiap orang diwajibkan dua kali suntik.

Harga vaksin itu dinilai anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher terlalu mahal.


Meski demikian, ia mengapresiasi program vaksin gotong royong tersebut.

"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan itu memberatkan pelaku UMKM,” tegas Netty, Rabu (19/5).

Menurutnya, jika vaksin gotong royong bertujuan untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini.

Mengingat Vaksinasi bertujuan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif.

“Jadi sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin  gotong royong. Jangan sampai vaksin gorong royong  hanya dapat diakses oleh  korporasi besar saja,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja.

Sementara itu UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasi program vaksin gotong di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.

"Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan  biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya,” katanya.

“Jangan sampai  hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong,” tegasnya menutup.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Presiden Prabowo Minta Fokus Pengelolaan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 28 Januari 2026 | 20:15

BMKG: Cuaca Ekstrem Efek Samping OMC adalah Kekeliruan Sains

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:58

Kasus Penjual Es Gabus di Kemayoran Disorot DPR

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:54

Berikut Tiga Kesimpulan RDPU DPR soal Kasus Hogi Minaya

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:35

Disanksi Disiplin, Serda Heri Minta Maaf dan Peluk Pedagang Es Gabus

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:29

Pemuda dan Aktivis Mahasiswa Ingin Dilibatkan dalam Tim Reformasi Polri

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:20

Raja Juli Pantas Masuk Daftar List Menteri yang Harus Diganti

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:04

Kacamata Kuda Hukum Positif

Rabu, 28 Januari 2026 | 19:04

Thomas Djiwandono Tegaskan Tidak Ada Cawe-cawe Prabowo

Rabu, 28 Januari 2026 | 18:33

Lomba Menembak TSC Panglima Kopassus Cup 2026 Resmi Dibuka

Rabu, 28 Januari 2026 | 18:22

Selengkapnya