Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Harga Terlalu Mahal, PKS Minta Vaksin Gotong Royong Tidak Bebani Pekerja

RABU, 19 MEI 2021 | 14:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Program vaksinasi dengan skema gotong royong sudah dimulai.

Vaksin gotong royong ini menetapkan harga tertingginya sebesar Rp 439.570 per dosis untuk satu orang sekali suntikan dan setiap orang diwajibkan dua kali suntik.

Harga vaksin itu dinilai anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher terlalu mahal.


Meski demikian, ia mengapresiasi program vaksin gotong royong tersebut.

"Hampir satu juta rupiah untuk dua kali suntikan itu memberatkan pelaku UMKM,” tegas Netty, Rabu (19/5).

Menurutnya, jika vaksin gotong royong bertujuan untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini.

Mengingat Vaksinasi bertujuan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif.

“Jadi sangat disayangkan jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin  gotong royong. Jangan sampai vaksin gorong royong  hanya dapat diakses oleh  korporasi besar saja,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja.

Sementara itu UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.

Netty juga mengingatkan pemerintah agar mengawasi implementasi program vaksin gotong di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.

"Pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan  biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya,” katanya.

“Jangan sampai  hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong,” tegasnya menutup.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

UPDATE

Arahan Presiden, Penjahit Pribadi Bentuk Satgasus Garuda Guna Bantu Korban Bencana

Rabu, 28 Januari 2026 | 10:11

Publik Diajak Berprasangka Baik ke Prabowo soal Gabung BoP Bentukan Trump

Rabu, 28 Januari 2026 | 10:08

Kejagung Tindak Tegas Jaksa Diduga Bermasalah di Daerah

Rabu, 28 Januari 2026 | 10:01

Dolar AS Tertekan, Sentuh Level Terendah Hampir Empat Tahun

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:57

Kemenhaj Borong Bumbu Nusantara UMKM ke Dapur Haji

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:48

IHSG Ambruk 6,53 Persen Pagi Ini

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:47

Kekosongan Posisi Wamenkeu Dinilai Bisa Picu Reshuffle di Kementerian Lain

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:42

KPK Bakal Perpanjang Pencekalan Bos Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:29

Realisasi DMO Minyakita Melambat, Ekspor CPO Tertekan

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:25

Bursa Asia Menguat Ikuti Reli Wall Street

Rabu, 28 Januari 2026 | 09:10

Selengkapnya