DR Rizal Ramli dalam Cangkir Opini, Selasa (18/5)/Repro
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Test Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai kampungan dan norak.
Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo diminta untuk ikut bertanggung jawab.
Permintaan itu disampaikan ekonom nasional DR. Rizal Ramli ketika diundang untuk ikut berbicara dalam talkshow Cangkir Opini yang dipandu ahli hukum tatanegara Refly Harun, Selasa (18/5).
“Tes-tes itu di bawah kordinasinya (Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo),†ujar Rizal Ramli yang berbicara dari kediamannya di Jalan .
Mantan Menko Perekonomian di era Abdurrahman Wahid itu menambahkan, ujian untuk pegawai adalah hal yang wajar. Tetapi, itu harus dilakukan secara profesional, dengan pertanyaan yang memang credible.
“Tapi, ternyata tes-tes itu (TWK untuk pengalihan fungsi Pegawai KPK) pertanyaannya kampungan, norak, dan dibikin oleh orang yang sama sekali tidak cerdas,†sambung Rizal Ramli yang juga pernah menjadi Menko Kemaritiman dan Sumber Daya di era Joko Widodo.
“Saya minta Mas Tjahjo ikut tanggung jawab. Jangan sembunyi,†kata Rizal Ramli lagi.
Rizal Ramli juga mengatakan, penting untuk mengetahui apa motif di balik upaya melakukan pembersihan terhadap 75 Pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu.
Hal yang sering didengar, Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN lewat TWK itu adalah “Talibanâ€.
Rizal Ramli menambahkan, dirinya mengenal baik Novel Baswedan yang telah mengumumkan bahwa dirinya termasuk dalam 75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat.
“Saya impressed. Mereka profesional dan mereka memiliki etika kerja yang bagus. Tetapi dalam memilih kasus bukan kewenangan mereka. Didrive. Padahal, seharusnya siapapun kalau korupsi besar harus diadili. Karena KPK tidak dimaksudkan untuk menangkapi kasus-kasus yang kecil,†urai Rizal.
Dia mencontohkan kasus korupsi Bantuan Sosial yang melibatkan (mantan) Menteri Sosial Juliari Batubara yang seperti Tjahjo Kumolo juga merupakan kader PDI Perjuangan.
TWK yang diselenggarakan dalam rangka mengalihkan Pegawai KPK menjadi ASN diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI, Pusat Intelijen TNI AD, dan Dinas Psikologi TNI AD.
DARI 1.351 Pegawai KPK yang mengikuti TWK sebanyak 1.274 dinyatakan memenuhi syarat. Sementara 75 lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN. Sejauh ini, nama-nama ke-75 Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat itu belum pernah diumumkan kepada publik demi menjaga privasi.
Baru-baru ini penyidik KPK Novel Baswedan mengaku, dirinya merupakan salah satu dari 75 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN.
Belakangan juga beredar permintaan agar BKN mengumumkan hasil TWK yang dilakukan agar menjadi jelas bagi masyarakat dan menghentikan polemik yang berkembang.
