Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus/Net
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil audit pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi 0,74 persen secara year on year.
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus mengatakan, dengan masih menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 sebesar 0,74 persen, menunjukkan ekonomi Indonesia masih terjebak dalam kondisi resesi ekonomi.
Menurutnya, konsumsi rumah tangga yang lesu dan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) serta berbagai masalah dalam pencairan dana program perlindungan sosial menjadi faktor penyumbang minusnya pertumbuhan ekonomi kuartal I.
"Struktur ekonomi secara keseluruhan belum berubah sama sekali seperti sektor transportasi, perhotelan, dan restoran tetap berada pada zona bertahan hidup (survival zone)," ujar Guspardi, Selasa (19/5).
Data sementara yang disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai Rp 134,07 triliun (19,2 persen) dari total anggaran sebesar Rp 699,43 triliun hingga posisi per 16 April 2021.
Atas hal tersebut, Guspardi meminta pemerintah perlu melakukan akselerasi belanja dan melakukan percepatan pencairan stimulus ekonomi sexerti BLT, dan bansos dalam bentuk cash. Hal itu dilakukan smeta-mata untuk mendorong daya beli masyarakat.
"Dan program lainnya yang sudah ada dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk mendorong daya beli masyarakat, Program PEN harus terus diperkuat dan semakin terarah untuk mendukung dunia usaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan," katanya.
Di samping itu, kata Guspardi, transformasi sektor digital perlu didorong karena di tengah pandemi dengan pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM) sebagian besar masyarakat bergeser ke digital. Kemudian, disarankan agar pemerintah menggenjot ekspor, dan investasi perlu ditingkatkan.
"Pasalnya, kedua indikator ini mempunyai kontribusi penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya ketika konsumsi rumah tangga, penyumbang ekonomi terbesar tengah tertekan," imbuhnya.
Legislator dari Sumbar itu menegaskan, selain stimulus fiskal, yang lebih penting adalah penanganan dan kebijakan yang tepat untuk pengendalian pandemi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi sampai 27 April 2021 baru terealisasi 27,14 persen dari target 70 juta orang pada Juli 2021.
"Penanganan pandemi yang lebih fokus dan serius dengan memastikan program vaksinasi yang massif kepada masyarakat mesti terus tingkatkan dan menjadi kunci untuk mengakselerisasi pemulihan ekonomi nasional. Jika Covid-19 bisa dikendalikan hal ini bisa menjadi momentum untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional," demikian Guspardi Gaus.
