Kementerian BUMN segera melakukan penyuntikan perdana vaksin gotong royong untuk pekerja industri manufaktur.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa vaksinasi perdana itu akan dilangsungkan di kawasan industri Jababeka pada Selasa (18/5) dan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga, pekan lalu menyatakan bahwa prioritas vaksin mandiri itu diberikan kepada industri manufaktur yang padat karya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Shinta Widjaja Kamdani juga mengatakan bahwa perusahaan yang berada di zona merah diutamakan dalam kegiatan vaksinasi yang dibayar secara mandiri oleh perusahaan-perusahaan itu.
Yudi Mulyana Hidayat, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, menganggap bahwa penentuan prioritas kelompok industri yang divaksin perlu dilakukan secara transparan dan memperhitungkan faktor risiko berbagai jenis pekerjaan. Selain pertimbangan padat karya dan zona merah, karakteristik pekerjaan dalam industri juga perlu dijadikan pertimbangan dalam penentuan prioritas kelompok yang divaksin.
Menurut Yudi, industri terkait rantai pasok (
supply chain) yang memiliki banyak tenaga distributor dan pengecer barang perlu mendapatkan prioritas vaksin. Sebab, jenis pekerjaan tersebut memiliki frekuensi interaksi sosial yang tinggi dengan masyarakat di luar pabrik.
“Distributor atau pengecer adalah jenis pekerjaan yang sehari-hari bertemu dengan banyak orang di pasar. Kita semua tahu bahwa pasar merupakan tempat ramai yang paling sulit menerapkan protokol kesehatan,†ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (17/5).
Selain itu, Kementerian BUMN juga dinilai perlu memprioritaskan vaksinasi pekerja industri yang terkait kesehatan. Produk-produk kesehatan seperti obat-obatan, vitamin, masker, hand sanitizer dan sabun dianggap perlu dijamin keberadaannya di pasar karena sangat diperlukan selama masa pandemi.
“Pada prinsipnya semua pekerja dan industri harus memiliki akses yang setara dalam vaksinasi. Tetapi, karena stok vaksin terbatas dan kebutuhan sangat tinggi, pemerintah dituntut untuk bijak dalam menentukan prioritas,†pungkasnya.
