Presiden Joko Widodo/Repro
Kebijakan pemerintah memberikan label teroris kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua dikritik Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Ketua Umum PP GMKI, Jefri Gultom, meminta Presiden Joko Widodo menghentikan kontak senjata dengan KBB dan mengedepankan pendekatan dialog. Menurutnya, kebijakan pemerintah memberikan label teroris tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM).
Jefri Gultom menambahkan, pemberian label teroris untuk KKB Papua juga membuat warga Papua umumnya ketakutan dan akhirnya mengungsi ke pedalaman.
"Atas nama kemanusiaan, PP GMKI meminta Presiden Jokowi segera menghentikan kontak senjata dalam menurunkan eskalasi konflik di Papua," ujar Jefri Gultom melalui keterangan kepada redaksi, Minggu (16/5).
Selain itu, Jefri Gultom juga mengingatkan pejabat publik untuk tidak membuat kegaduhan di tengah masyarakat karena rentan menjadi komoditas politik yang dimanfaatkan kelompok tertentu.
Dia mencontohkan pernyataan Ketua MPR, Bambang Soesatyo, baru-baru ini yang meminta aparat keamanan menumpas habis kelompok KKB, juga meminta TNI-Polri tidak ragu menerjunkan kekuatan penuh untuk menghentikan kekerasan KKB Papua.
Pernyataan itu, menurut GMKI memperlihatkan pemahaman pejabat yang kurang megenai fungsi negara yang justru bertentangan dengan prinsip melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah. Sikap yang ditunjukkan Bamsoet itu, sebut Jefri Gultom lagi, berpotensi menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat dan menjadikan isu Papua sebagai komoditas politik.
Untuk itu, PP GMKI meminta Presiden Jokowi melakukan dialog damai secara terbuka dengan masyarakat Papua. Menurutnya penting bagi Kepala Negara mendengarkan hati nurani warganya, karena Papua adalah bagian integral NKRI.
"PP GMKI mendukung penuh dialog damai oleh Presiden Jokowi,†katanya lagi.
