Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Kantor Berita Venezuela Disita Atas Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Diajukan Sekutu Maduro

SABTU, 15 MEI 2021 | 16:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pengadilan Venezuela menyita kantor pusat surat kabar El Nacional setelah kantor itu gagal membayar uang kompensasi atas kasus pencemaran nama baik terhadap pemerintahan Presiden Nicolas Maduro.

Pengadilan Tertinggi Venezuela (TSJ) bulan lalu mengeluarkan dakwaan atas gugatan yang keluarkan pada tahun 2015 tentang pencemaran nama baik yang dilakukan surat kabar itu kepada pejabat tinggi partai sosialis Diosdado Cabello.

El National diwajibkan membayar uang kompensasi sebesar 13 juta dolar AS setelah menerbitkan ulang artikel surat kabar Spanyol yang menegaskan pejabat AS sedang menyelidiki Cabello karena diduga terkait dengan perdagangan narkoba.


Dalam dakwaannya, Pengadilan Tertinggi Venezuela memerintahkan harian itu untuk membayar 13 juta dolar AS karena menyebabkan 'kerusakan moral yang serius' dan pembunuhan karakter pada Diosdado Cabello, orang terkuat kedua di Venezuela setelah Maduro.

El Nacional mengatakan mereka tak sanggup membayar uang kompensasi itu, dan sebagai akibatnya kantor mereka disita oleh pengadilan.

"Sore ini, pengadilan terkait, sebagai tanggapan atas gugatan saya terhadap El Nacional, telah memasang peringatan penyitaan pada gedung kantor berita itu, dan telah memulai proses pembayaran ganti rugi," tulis Cabello di akun Twitter-nya, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (15/5).

Cabello, yang dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat pada 2018, menyangkal kaitannya dengan perdagangan narkoba.

Manajer El Nacional, Jorge Makriniotis, menyatakan penyitaan kantor berita mereka adalah langkah buruk dan merupakan serangan baru terhadap demokrasi, kebebasan berekspresi, dan juga kepemilikan pribadi.

"Dengan tindakan ini mereka melemahkan sikap kritis editorial kami terhadap pemerintah," tulis Makriniotis di Twitter.

El Nacional juga telah meminta Mahkamah Agung untuk menjelaskan bagaimana angka dakwaan bisa menjadi setinggi itu, mengingat keputusan sebelumnya yang dicapai pada tahun 2018 memerintahkan surat kabar untuk membayar sekitar 600 dolar AS.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Fenomena Embun Upas Dieng Muncul Lagi, Ini Perkiraan Waktu Puncaknya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:13

Pidato Bahlil di Depan Prabowo: Kekuasaan Itu Harus Direbut!

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Kejagung Pelajari Pengajuan Justice Collaborator Sony Sonjaya

Rabu, 10 Juni 2026 | 18:10

Ranking FIFA Indonesia Naik Lagi Usai Kalahkan Mozambik 1-0, Kini di Posisi 118 Dunia

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:57

Prabowo Dorong HIPMI Cetak Pengusaha Patriotik yang Peduli Rakyat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:51

Bupati Muara Enim Suap ASN BPK untuk Tutup Temuan Audit

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:41

Kelas Menengah Paling Terdampak Kenaikan Pertamax

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Bedah Rumah Warga, Wujud Nyata Pemasyarakatan Berdampak untuk Masyarakat

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:21

Prabowo Sering ke Luar Negeri karena Indonesia Disukai Banyak Negara

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:11

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Selengkapnya