Berita

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Penyidik KPK Novel Baswedan dalam sebuah kesempatan/Net

Hukum

Novel Baswedan Mengeluh, Netizen Sarankan Gabung ‘KPK DKI Jakarta’ Saja

RABU, 12 MEI 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang kerap dijadikan ikon pemberantasan korupsi di tanah air mengeluhkan hasil Test Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka pengalihan status Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dari 1.351 Pegawai KPK yang menjalani TWK, sebanyak 1.274 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), sementara 5 persen lainnya, sebanyak 75 pegawai KPK, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

TWK diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bekerja sama dengan sejumlah lembaga seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Strategis (BAIS) Mabes TNI, dan Dinas Psikologi TNI AD.


Sejauh ini pihak penyelenggara belum pernah mengumumkan detail nama-nama Pegawai KPK yang MS maupun TMS.

Namun nama Novel Baswedan disebut-sebut berada di dalam daftar 75 pegawai KPK yang TMS.

Di akun Twitter miliknya, @nazaqistsha, Novel mengindikasikan dirinya sengaja disingkirkan melalui TWK.

“Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bukan tes kompetensi atau tes untuk seleksi. Dalam UU 19/2019 dan Putusan MK jelaskan pegawai KPK menjadi ASN hanya bersifat peralihan yang tidak boleh merugikan pegawai KPK. Tapi digunakan untuk singkirkan 75 pegawai, beberapa sedang tangani kasus besar,” tulisnya.

Twit Novel Baswedan ini disambut beragam komentar netizen. Banyak yang memberikan dukungan. Tidak sedikit juga yang mengajukan pertanyaan hingga menyarankan agar Novel Baswedan bergabung di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Novel Baswedan memang sepupu dari Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Keduanya adalah cucu tokoh nasional AR Baswedan.

“Yaaah ngambek… Kan masih ada TGUP, lanjoot aja ikut jadi anggota TGUP,” tulis pemilik akun @M4sCh4n.

TGUP yang dimaksudnya adalah Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang dibentuk dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dengan fokus pada program prioritas Gubernur.

TGUPP beranggotakan tokoh dan ahli, serta tenaga profesional yang menjadi andalan Gubernur dalam menerjemahkan dan mengawal visi-misi ke dalam program prioritas pembangunan DKI Jakarta.

Pemilik akun @SeduhPahit menyampaikan saran senada.

“Daftar jadi KPK DKI juga bisa Om Novel. Masih banyak jalan menuju Roma. Ayo semangat,” tulisnya.

Pemilik akun @HorasSiagian3 meminta Novel Baswedan menyebutkan kasus besar apa saja yang dimaksudnya dalam twit  itu.

“Semua kasus besar perasaan jalan di tempat Pak. Contohnya, Century, BLBI, Asabri, Hambalang, E-Formula, kelebihan bayar/markup, dan lain-lain,” tulisnya.

“Sebar nama koruptor di sosmed Bang. Jangan diam,” tulis pemilik @Rajawalisam.

Pemilik @Jalanbaru6 meminta Novel Baswedan biasa saja dalam meilai sesuatu.

“Jangan berlebihan, suka atau benci. Kedzaliman akan ditampakkan hingga batas atasnya sehingga Allah punya alasan menghukumnya walau sebenarnya Allah tak butuh alasan apapun,” tulisnya.

Adapun pemilik akun @canthingku mengingatkan bahwa Pegawai KPK beberapa waktu lalu pernah sesumbar dan mengancam akan keluar dari KPK menjelang pemilihan komisioner KPK.

“Jare arep resign Seko KPK?” tulisnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya