Berita

Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab/Net

Dunia

Hanya Kutuk Serangan Hamas, Inggris Dianggap Punya Standar Ganda Atas Konflik Palestina-Israel

RABU, 12 MEI 2021 | 06:30 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris dianggap telah memberlakukan standar ganda ketika merespons peningkatan ketegangan antara Palestina dan Israel saat ini.

Di Twitter, Menteri Luar Negeri Dominic Raab mengatakan Inggris mengutuk serangan udara dari Jalur Gaza ke Israel. Namun pernyataan itu dikritik karena hanya menyoroti serangan dari Jalur Gaza, sementara pemboman yang dilakukan oleh Israel dikesampingkan. Padahal serangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk anak-anak.

"(Inggris) mengutuk penembakan roket di Yerusalem dan lokasi di Israel. Kekerasan yang sedang berlangsung di Yerusalem dan Gaza harus dihentikan. Kita membutuhkan de-eskalasi segera di semua sisi, dan diakhiri dengan penargetan populasi sipil," ujarnya.


Kritik terhadap pernyataan Raab muncul dari stag media dan komunikasi Kampanye Solidaritas Palestina, Roua Naboulsi, seperti dikutip Arab News, Selasa (11/5).

"Tidak mengejutkan, tetapi tetapi mengerikan (bahwa Raab memilih mengutuk tembakan roket dari Gaza sambil) mengabaikan penargetan sistematis Israel dan pembunuhan warga sipil serta anak-anak. Pembersihan etnis yang sedang berlangsung di Yerusalem, badan hukum serta kebijakannya yang mendiskriminasi orang Palestina dan menyangkal hak-hak mereka," ujarnya.

Ia mengatakan, Inggris harus mengubah pandangannya dan menentang kejahatan terhadap kemanusiaa oleh Israel, serta meminta pertanggungjawabannya.

"Israel hanya dapat melakukan kejahatan ini dengan dukungan dan keterlibatan pemerintah seperti Inggris. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah ini," tegasnya.

Komentar senada juga disampaikan oleh Direktur Council for Arab-British Understanding, Chris Doyle.

Ia mengatakan komunitas internasional perlu membuat semua pihak dalam konflik sadar akan kewajiban mereka, tidak terkecuali Israel. Israel seharusnya tidak melakukan penggusuran paksa, pembangunan pemukiman, hingga tindakan kekerasan dalam menangani protes di kompleks Masjid Al Aqsa.

"Hamas mengirim roket ke Israel tanpa pandang bulu adalah salah, menteri luar negeri benar untuk mengutuk itu, tetapi apa yang kita tahu dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan adalah bahwa pemboman Israel di Gaza tidak tepat terhadap mereka yang melakukan roket itu. Apa yang telah kita lihat dalam perang sebelumnya adalah Israel 'memotong rumput', di mana hal itu akhirnya menewaskan ratusan dan ribuan orang Palestina dan menghancurkan area yang luas di Jalur Gaza," jelas Doyle.

Untuk itu, Doyle mengatakan, sangat penting bagi komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Lantaran kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban Israel di masa lalu seakan menjadi "lampu hijau" bagi Tel Aviv untuk melancarkan tindakan serupa.

Setelah beberapa hari bentrokan antara warga Palestina dan aparat keamanan Israel di kompleks Masjid Al Aqsa, Hamas di Jalur Gaza melancarkan serangan udara ke Yerusalem dan Israel.

Israel kemudian melakukan serangan balasan yang disebut "berlebihan" lantaran ratusan korban merupakan warga sipil, termasuk anak-anak.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya