Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melarang masyarakat ziarah kubur selama lebaran dinilai sebagai langkah yang cerdas walaupun kebijakan tersebut tidak populis.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/5).
"Anies cerdas, walaupun ini tidak populis di mata masyarakat. Tapi ini merupakan langkah tegas dan terukur serta tidak ambigu soal upaya menekan penularan Covid-19," kata Adib.
Seharusnya, menurut Adib, pemerintah pusat juga melakukan hal yang sama, atau paling tidak menggandeng seluruh kepala daerah agar mengeluarkan kebijakan yang sama yakni larangan ziarah kubur selama lebaran guna memutus rantai penularan Corona.
"Harusnya pemerintah pusat mengambil komando, agar seluruh pemimpin-pemimpin di daerah satu suara soal ini (larangan ziarah kubur selama lebaran)," tandas Adib.
Langkah tak populis yakni melarang ziarah kubur yang diambil Anies apakah bakal berdampak kepada label pemimpin yang anti islam, menurut Adib tidak.
"Justru sebaliknya, pesan yang disampaikan oleh Anies ini adalah pesan yang baik. Saya rasa kebijakan Anies ini perlu dukungan penuh. Bayangkan jika seluruh kepala daerah mengambil kebijakan yang sama, saya kira menekan Covid-19 akan lebih efektif," demikian Adib.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ziarah kubur akan ditiadakan selama Idul Fitri 1442 Hijriah. Dia menyebut, seluruh tempat pemakaman umum di wilayah Jabodetabek pun akan ditutup bagi para peziarah.
Anies menjelaskan, peniadaan ziarah makam tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kerumunan di pemakaman. Sebab, saat ini masih terjadi pandemi Covid-19.
