Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Net

Politik

Kamrussamad: Rencana Kenaikan PPN 15 Persen Bukti Kegagalan Sri Mulyani Kelola Fiskal Negara

SELASA, 11 MEI 2021 | 20:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5 persen dengan skema multitarif.

Rencana kenaikan itu menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, di tengah pertumbuhan ekonomi belum stabil pemerintah justru menaikkan tarif PPN.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyampaikan kenaikan tarif PPN sebesar 5 persen ini menunjukkan kegagalan Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal negara.


"Menaikkan PPN 15 persen di tengah kelesuan daya beli masyarakat menunjukkan kegagalan Kemenkeu dalam menjadikan APBN kebijakan Fiskal sebagai instrumen dalam penciptaan sumber ekonomi baru,” tegas Kamrussamad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/5).

Dia menganalogikan Kementerian Keuangan sama saja sedang berburu keuangan untuk menambal defisit negara seperti berburu di kebun binatang.

"Ini sama dengan berburu di kebun binatang, binatang sedang sakit pula, karena musim paceklik,” katanya.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini menegaskan perihal hasil kerja satgas pemburu BLBI dan juga kasus korupsi yang saat ini belum terselseaikan.

"Mana hasil  kerja Satgas Pemburu aset BLBI yang sudah ditugaskan? Korupsi diperpajakan berdampak penurunan kepercayaan Wajib Pajak. Apakah ada jaminan hasil pungutan pajak benar-benar tidak dikorupsi lagi?,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya