Berita

Ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura, Jawa Barat/Net

Nusantara

Ribuan Pemudik Jebol Penyekatan Di Subang, Buah Ketidakkonsistenan Pemerintah

SELASA, 11 MEI 2021 | 16:53 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Subang, Jawa Barat, pada Senin malam (10/5).

Ribuan pemudik diketahui bertahan sejak pukul 09.00 WIB hingga 00.00 WIB. Mereka menolak diputarbalikan petugas gabungan. Akibatnya, terjadi kemacetan parah hingga mencapai 9 kilometer.

Bahkan, sejumlah pengendara sepeda motor nekat melawan arus untuk melewati pos penyekatan yang dijaga petugas gabungan dari unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan.

Petugas gabungan yang jumlahnya terbatas akhirnya kalah kuat dan membiarkan ribuan pemudik menerobos pos penyekatan.

"Kondisi ini menunjukan bahwa rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintahnya, akibat ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan pembatasan mobilisasi orang," tutur Ketua Nasional Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, melalui siaran persnya, Selasa (11/5).

Agung menilai, di satu sisi warganya sendiri dilarang mudik, sementara sisi lainnya warga negara asing bebas masuk ke wilayah Indonesia tanpa penyekatan.

Selain itu, suasana batin religi dalam mudik Lebaran yang sudah menjadi tradisi ratusan tahun, masih sangat sulit dihambat dengan pelarangan pemerintah.

Menurut Agung, seharusnya yang dilakukan pemerintah pusat adalah bukan melarang mudik, namun memperkuat pelaksanaan protokol kesehatan atau prokes di seluruh wilayah NKRI yang menjadi titik arus mudik.

"Caranya dengan memaksimalkan kerja-kerja aparatur pemerintahan daerah untuk melakukan kontrol pelaksanaan prokes 5 M dan 3 T di tempat-tempat tinggal warga di kampung halamannya selama mudik," jelas Agung, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Selain itu, pemerintah juga wajib memaksimalkan kapasitas dan kemampuan fasilitas kesehatan di wilayah titik mudik warga.

Sehingga apabila terjadi temuan positif Covid-19 bisa langsung diisolasi secara terpadu dan ditangani secara medis di fasilitas kesehatan.

Sekarang ribuan orang telah berhasil mudik, tinggal nanti wilayah yang menjadi titik balik pemudik harus bersiap untuk mengantisipasi agar tidak terjadi ledakan kasus Covid-19 di wilayahnya.

Pemerintah daerah yang menjadi tujuan balik mudik disarankan memperkuat aparatur daerahnya untuk mendata berapa banyak warganya yang mudik.

Data ini penting agar pemerintah daerah yang menjadi tujuan balik mudik bisa mengantisipasinya, yaitu dengan melakukan penambahan ruang isolasi juga melakukan 3 T terhadap warganya balik mudik dengan valid.

Sehingga jika ada yang terpapar Covid-19 bisa langsung di  isolasi mandiri.

"Jika ini bisa dilakukan, kemungkinan ledakan Covid-19 bisa diredam," demikian Agung.

Populer

Senior AHY Minta Dewi Tanjung Tidak Bangunkan Macan Tidar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 18:25

Minta Jokowi Tidak Perpanjang PPKM Darurat, Dewi Tanjung: Saya Punya Feeling, Ada Misi Jahat Untuk Jatuhkan Bapak

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:08

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

UPDATE

Tanggapi Meme Waktu Makan Di Warteg Tinggal 9 Menit 8 Detik, Anies: Bisa, Insya Allah!

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:25

Bantah Kabar Walikota Bandung Bakal Serahkan Jabatan, Politikus PKS: Berlebihan Dan Menyesatkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:15

Dirgahayu GELAR 90 Ke-31, Dengan Semangat Antikorupsi Terus Mengabdi Untuk Kejayaan NKRI

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:58

Alvin Lie: Jika PPKM Diperpanjang Lagi, Maskapai Sudah Siap PHK Besar-besaran

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:54

Satgas Covid-19 IDI Apresiasi Kerja Anies Baswedan Cs

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:41

Hegemoni Kekuasaan Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Jokowi

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:40

PP 75/2021 Cacat Formil, Dewan Gurubesar UI Minta Jokowi Segera Batalkan Statuta Baru

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:25

Fahira Idris: Indonesia Butuh Kebijakan Khusus Buat Anak Yang Kehilangan Orangtua Akibat Covid-19

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:17

Akidi Tio, Ai Lap Yu Pul

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:12

Kepada Wamenlu Wendy Sherman, China Titip "Daftar Keluhan Dan Tuntutan" Untuk AS

Selasa, 27 Juli 2021 | 07:58

Selengkapnya