Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher (kanan)/Repro

Politik

Selain Panggil Menaker, FPKS DPR Akan Usulkan Panja TKA China

SELASA, 11 MEI 2021 | 16:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IX DPR RI berencana memanggil Kementerian dan lembaga terkait untuk menanyakan persoalan yang ramai diperbincangkan publik mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang diperbolehkan masuk ke Indonesia di masa pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat" pada Selasa (11/5).

"Secara pribadi akan menanyakan ke Kemenaker. Kita juga akan meminta ke Pimpinan komisi dan bersurat ke pimpinan DPR RI untuk memanggil Kementerian dan lembaga terkait isu TKA ini," ujar Netty.


Politisi PKS ini bahkan akan mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait WNA yang menjadi TKA yang dikirim untuk mengerjakan sejumlah proyek strategis nasional di Indonesia.

"Kita undang dalam rapat gabungan. Bukan tidak mungkin, kita juga akan membentuk Panja untuk membongkar, menelusuri, dan investigasi," tegasnya.

Netty menuturkan, banyak hal yang harus dijawab oleh pemerintah baik dari aspek ketenagakerjaan sendiri sebagaimana PP 34/2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Pasalnya, tingkat pengangguran di masa pandemi Covid-19 ini saja masih cukup tinggi dan cenderung bertambah. Tercatat sejak Februari sekitar 1,2 juta.

"Apa betul dari sekian ratus juta rakyat Indonesia tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan spesifik yang dilakukan TKA. Pemerintah harus menjawab ini. Rasa nasionalisme saya terusik," tegasnya.

"Apakah betul TKA yang masuk mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh WNI. Ini harus dibuktikan. Ini harus dijawab oleh pemerintah," demikian Netty.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya