Inkonsistensi Pemerintah, PKS: Larang Mudik Tapi Beri Privilege Untuk TKA China

Pemerintah menunjukkan sikap inkonsisten dalam menekan laju penularan pandemi Covid-19 secara vulgar.

Salah satunya mengenai kebijakan larangan mudik lebaran 2021 kepada masyarakat. Kebijakan ini dirasa tidak adil tatkala muncul seratusan warga negara asing (WNA) asal China justru menyerbu Indonesia meski masih pandemi Covid-19.

"Pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa mudik adalah kebijakan politik negara. Tapi, kok di sisi yang lain pemerintah memberikan keleluasaan bagi WNA yang akan menjadi TKA," ujar anggota Komisi IX DPR RI FPKS, Netty Prasetiyani Aher saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Pemerintah Harusnya Jaga Perasaan Rakyat', pada Selasa (11/5).

Sikap pemerintah ini pun mengingatkan dirinya dengan insiden All England 2021 di mana kontingen timnas bulutangkis Indonesia harus ditarik dari lapangan lantaran ada salah seorang penumpang yang satu pesawat dengan tim Indonesia dinyatakan positif Covid-19.

Kala itu, pemerintah Inggris tetap ngotot meminta kontingen Indonesia dikarantina karena kontak dengan pasien Covid-19. Padahal tak satu pun pemain Indonesia positif Covid-19. Netty menjelaskan, hal itu sedianya menjadi contoh betapa perlakuan tegas dunia Internasional terhadap warga asing.

"Kok kita ini sangat longgar untuk urusan-urusan keselamatan rakyat Indonesia. Masuknya WNA ini (ke Indonesia) dari sudut kesehatan kok bertentangan dengan semangat pencegahan Covid-19," tuturnya.

Menurut Ketua Satgas Covid-19 DPP PKS ini, masuknya WNA ke Indonesia bukan tidak mungkin akan menjadi klaster bahkan menyebarkan varian baru Covid-19. Sebab masyarakat Indonesia acapkali diingatkan oleh pemerintah terkait adanya varian baru Corona seperti B117 dari Inggris.

"Ini mengesankan pemerintah ini inkonsisten. Ini yang akhirnya membuat masyarakat terusik, termasuk saya yang anggota dewan, kenapa ini kebijakan yang inkonsisten. Satu sisi masyarakat dilarang mudik, tapi kita memberikan privilege kepada WNA yang akan jadi TKA," tutupnya.