Berita

Mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie/Net

Politik

Alvin Lie: Kini Masyarakat Bertanya, Kedatangan TKA Benar Dihentikan Atau Memang Kuota Bulan Ini Sudah Habis?

SELASA, 11 MEI 2021 | 11:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Permasalahan inti dari kedatangan tenaga kerja asing asal China dalam beberapa pekan terakhir bukan terletak pada pemenuhan syarat formal mereka. Melainkan pada kehadiraan mereka yang bertepatan dengan larangan mudik di tanah air.

Begitu urai mantan anggota Ombudsman RI Alvin Lie saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Selasa (11/5).

Larangan mudik, sambung Alvin Lie, tidak boleh sebatas dilihat sebagai larangan biasa. Tapi pada substansi mengapa pemerintah melarang mudik, yaitu untuk mengendalikan pergerakan manusia dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19.


“Kalau pergerakan manusia di dalam negeri ini dibatasi, alangkah ironisnya kita masih membuka gerbang internasional, masih membuka perbatasan negara untuk warga negara asing masuk ke Indonesia,” tutur pengamat penerbangan itu.

Kedatangan WN China secara bergelombang, selain mengurangi efektivitas penekanan sebaran Covid-19, juga menunjukkan ketidakpekaan pemerintah. Sebab di saat warga dicegah keluar kota, juga warga asing dibolehkan masuk ke dalam negeri.

“Apapun alasannya, apakah izin atau tidak. Ini tentang kepekaan sosial,” sambung Alvin Lie.

Mirisnya lagi, kini masyarakat mulai kurang percaya dengan pemerintah. Setidaknya pernyataan Menteri Perhubungan yang memastikan akan menghentikan kedatangan pekerja asing masih disangsikan oleh masyarakat.

“Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan apakah benar dihentikan atau memang kuotanya sudah selesai bulan ini. Lalu nanti bulan depan datang lagi,” lanjutnya.

Alvin Lie menekankan pada pemerintah untuk lebih perhatian pada hal-hal semacam ini dalam membuat kebijakan. Pemerintah harus peka kondisi kejiwaan masyarakat, opini publik, dan melakukan langkah-langkah antisipasi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya